PDIP DKI soal Jumlah TGUPP Anies: Jangan Samakan dengan Pembantu Presiden

Indra Komara - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 09:17 WIB
Foto: Pantas Nainggolan  (Dwi Andayani/detikcom)
Foto: Pantas Nainggolan (Dwi Andayani/detikcom)
Jakarta - Penasihat Fraksi PDIP DPRD DKI, Pantas Nainggolan menilai jumlah keanggotaan TGUPP Anies Basewedan merupakan hak gubernur. Namun dia mengingatkan agar anggaran yang digunakan tak mengambil dana APBD.

"Saya pribadi terserah Gubernur mau pakai 100 atau 200 orang TGUPP, itu hak dia, sepanjang jangan, manfaatnya diambil Gubernur, dibebankan pada APBD gitu loh. Nah kemudian angka yang disampaikan ketua fraksi kemarin 17 itu angka tertinggi TGUPP di masa gubernur sebelumnya, sebagai pembandingan itu," kata Pantas, kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).



Pantas memaparkan, setelah Anies menjabat sebagai Gubernur, muncul anggaran untuk TGUPP di APBD. Awalnya, anggaran itu muncul di dana Sekretaris Daerah yang kemudian dipersoalkan.

Setelahnya, Pantas mengatakan, ada evaluasi dari Kemendagri di mana catatannya yakni anggaran TGUPP menjadi beban gubernur melalui dana operasional. Tapi, lanjut dia, anggaran untuk TGUPP dimunculkan lagi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.

"Sama pertanyaan juga sama, karena ini bukan perangkat Bappeda tidak seharusnya ada alokasi anggaran di Bappeda untuk TGUPP. Tapi dari eksekutif memaksakan tetap ada anggaran untuk TGUPP akhirnya itu seperti kemarin itu diputus untuk dikurangi orangnya," imbuhnya.




Anggaran Fantastis TGUPP Anies:


Selanjutnya
Halaman
1 2