.webp)
Banggar DPRD DKI awalnya memangkas jumlah anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang. Pemangkasan jumlah anggota TGUPP itu membuat rencana anggaran untuk operasional TGUPP senilai Rp 19,8 miliar akan disesuaikan.
Pemangkasan jumlah anggota itu diawali perdebatan anggaran operasional TGUPP dipertahankan di Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah (Bappeda) atau dihapus. Komisi A mengatakan sudah ada kesepakatan setuju namun ada evaluasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama dilakukan evaluasi menyeluruh tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dan kewenangan TGUPP. Pengalokasian anggaran tidak disetujui Gembong Warsono dari PDIP," kata Mujiyono.
Pengalokasian anggaran ini menjadi pro dan kontra di anggota Dewan, khususnya oleh Fraksi PDIP. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono meminta anggaran untuk TGUPP menggunakan dana operasional gubernur.
"Memang ada tupoksi operasional TGUPP. Jadi ada cikal bakal tidak harmonis. Karena poin 6 (fungsi pengawasan terhadap SKPD) sangat operasional. Daripada buat polemik dalam menjalankan tugas. Lakukan evaluasi menyeluruh, anggaran nol kan saja. Kalau Pak Gubernur butuh, silakan pergunakan dana operasional. Toh dana operasional kan besar," ucap Gembong.
Beda PDIP, beda pula Fraksi Partai Gerindra. Partai pengusung Anies saat Pilkada 2017 ini menyatakan tidak setuju anggaran tersebut dihapus. Namun Gerindra setuju perlu ada evaluasi.
"Kalau ada pelaksanaan tidak sesuai itu yang dibenerin. Jangan dicabut rumput tapi potong dahan atau ranting. Saya Andyka dari Gerinda dukung TGUPP. Kalau ada perbaikan sistem monitoring itu yang diperbaiki," ucap Wakil Ketua Fraksi Gerindra, S Andyka.
Rencana anggaran TGUPP dalam RAPBD sendiri mayoritas digunakan untuk menggaji anggota TGUPP mulai ketua sampai anggota biasa yang memiliki tingkat gaji berbeda. Honorarium untuk Ketua TGUPP hampir setara dengan Eselon 2a, sebesar Rp 51,570 juta. Sedangkan anggota paling rendah atau grade 3C setingkat pelayanan ahli dengan honorarium Rp 8,010 juta.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan akan melakukan beberapa evaluasi. Sekda meminta agar anggaran tersebut tetap dianggarkan.
"Pimpinan kami harap TGUPP tetap diberikan kesempatan. Evaluasi akan dilakukan namun keberadaan dibutuhkan," ucap Saefullah.
Anggaran Fantastis TGUPP Anies:
Setelah mendengar penjelasan Sekda, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memutuskan keputusan rapat Banggar. Prasetio tidak memutus nominal, namun mengurangi jumlah anggota TGUPP. Maka rencana anggaran untuk TGUPP harus disesuaikan dengan pengurangan jumlah.
"Dengan menyatakan bismillah TGUPP saya putuskan 50 orang. Yang double job tolong diganti uangnya dikembalikan ke kas daerah," ucap Prasetio.
Namun, putusan ini tidak disetujui oleh Gembong. Gembong menyebut Fraksi PDIP, yang juga asal fraksi Prasetio, tidak sepakat dengan keputusan.
"Fraksi PDI Perjuangan menolak. Kalau 50 kebanyakan makin banyak yang beri masukan makin rumit. Ini bukan tempat penampungan. Kami tetap menolak sejumlah 50 orang kami usul sebanyak banyak 17 orang," kata Gombong, namun keputusan tidak diubah.
Lalu, apa kata Anies?
"Begini, kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," kata Anies kepada wartawan di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jalan Sudirman, Selasa (10/12/2019).
Anies menyebut kritik dari oposisi bukan hanya kepada TGUPP, tapi juga pada programnya yang lain. Sasaran kritik dari oposisi, kata Anies, selalu diarahkan pada program yang dianggap berhasil.
"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies.
Anies pun menjadikan indikator kritik dari oposisi sebagai keberhasilan program. TGUPP dinilainya sudah memiliki dampak terhadap masyarakat.
"Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu, buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," kata Anies.
Halaman 2 dari 4
