Laporan dari Madrid

5 Perusahaan Pelaku Pembakar Lahan di Kalbar Diproses Hukum

Mei Amelia R - detikNews
Rabu, 11 Des 2019 06:37 WIB
Kapolres Sambas AKBP Permadi SP. Foto: Mei Amelia Rahmat/detikcom
Kapolres Sambas AKBP Permadi SP. Foto: Mei Amelia Rahmat/detikcom
Madrid - Polda Kalimantan Barat menindak pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sepanjang tahun 2019 ini, Polda Kaltim telah menindak 5 korporasi yang melakukan pembakaran lahan, selain puluhan pelaku individu lainnya.

Kapolres Sambas AKBP Permadi SP yang mewakili Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono mengungkapkan, total ada 119 kasus pembakaran lahan yang ditangani oleh jajaran Polda Kaltim. Total area yang dibakar yakni 1.795 Ha.


"77 Tersangka perorangan dan 5 perusahaan yang kami periksa dan jadikan tersangka," ujar AKBP Permadi di Paviliun Indonesia pada ajang Konferensi Perubahan Iklim (UNFCCC-COP25) di Feria de Madrid, Madrid, Spanyol, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, kasus kebakaran yang terjadi 2019 ini menurun dibanding tahun lalu. "Tahun 2018 itu hampir 1 jutaan (luas lahan yang terbakar), kalau sekarang itu 500-an," ucapnya.

Lebih lanjut, Permadi mengungkapkan bahwa kelima perusahaan itu sengaja melakukan pembakaran hutan.

"Lima perusahaan itu ada yang sengaaja dan tidak memadai dalam penanganan karhutla, karena salah satu syarat daripada perkebunan sawit itu salah satunya harus siap alat dan peralatan," tuturnya.

Pencopotan Polisi

Kepolisian Republik Indonesia sangat serius dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Kapolri pun memberikan sankai tegas hingga pencopotan bagi jajarannya yang dinilai tidak bisa mengatasi masalah kebakaran lahan.

"Sudah ada yang dicopot, malah yang di atas tingkat kapolres sudah ada yang dicopot di wilayah lain," ungkap Permadi.


Sanksi tegas itu merupakan komitmen Polri dalam upaya membantu pemerintah untuk menurunkan emisi karbon akibat pembakaran hutan dan lahan.

Dalam upaya ini, Polda Kalbar menggelar 3 operasi khusus yakni Operasi Binataruna 1, Binataruna 2 dan Operasi Kontijensi Karhutla. Operasi tersebut bersifat preemtif, preventif hingga represif.

Di Indonesia, ada 11 provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Penyebabnya, selain karena faktor cuaca kemarau yang berkepanjangan, kebakaran dilakukan secara sengaja oleh manusia.

Di Kalbar total ada 1.680.000 Ha lahan gambut yant mengalami kebakaran. Kabupaten Ketapang terbanyak yakni 248.506 Ha, Kabupaten Kapuas Hulu 282.832 Ha dan kabupaten lainnya.

Sementara sebaran hotspot berdasarkan pengelolaan data lapang Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika, ada 7.655 titik yang terbakar sepanjang Agustua 2019 lalu. Penyumbang terbanyak polusi udara adalah Kabupaten Ketapang sebanyak 2.126 titik dan Kabupaten Sanggau 1.140 titik api.
Halaman

(mei/aan)