Luwu Utara Jadi Pemda dengan Keterbukaan Informasi Terbaik di Sulsel

KIP Sulsel mengumumkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2019. (Foto: Istimewa)

Makassar - Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan (KIP Sulsel) mengumumkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi pada 2019. Hasilnya belum ada organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah daerah (pemda) yang meraih kualifikasi informatif.

Penganugerahan pemeringkatan keterbukaan informasi tahun 2019 KIP Sulsel digelar di Taman Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa, (10/12/2019) malam. Penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Hasil terbaik diraih Kabupaten Luwu Utara dan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), di mana kualifikasi terbaik pada hasil pemeringkatan keterbukaan informasi tahun ini masih sampai pada menuju informatif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Sulsel Pahir Halim mengungkapkan, kualifikasi tertinggi yang diraih oleh badan publik seperti OPD dan Pemda baru pada peringkat menuju informatif dari 5 peringkat kualifikasi, yaitu:
1. Informatif
2. Menuju Informatif
3. Cukup Informatif
4. Kurang Informatif
5. Tidak Informatif

"Adalah fakta yang harus diakui, bahwa sebagian besar OPD Provinsi masih pada posisi Tidak Informatif," kata Pahir.

Meski demikian, Pahir mengapresiasi partisipasi OPD Pemprov Sulsel untuk mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi. Partisipasi OPD dinilai cukup baik karena dari total 52 OPD, ada 27 OPD yang ikut berpartisipasi untuk pemeringkatan keterbukaan informasi.

Berikut ini hasil raihan pemeringkatan keterbukaan informasi KIP Sulsel 2019:

Kategori Pemerintah Daerah
1. Kabupaten Luwu Utara,
2. Kota Parepare,
3. Kabupaten Bone,
4. Kabupaten Sinjai,
5. Kabupaten Bantaeng,
6. Kabupaten Luwu Timur, dan
7. Kota Makassar

Kategori OPD Pemprov Sulsel
1. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel,
2. Dinas Pemuda Olahraga Sulsel,
3. RSKD Ibu dan Anak Pertiwi,
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Publik yang patuh menyampaikan laporan ke Komisi Informasi Sulsel
1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulsel,
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulsel, dan
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulsel.