Jelaskan soal Negara Nihil Langgar HAM ke Sipil, Mahfud Bandingkan Orba

Yoki Alvetro - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 20:44 WIB
Menko Polhukam Mahfud Md (Yoki Alvetro/detikcom)
Menko Polhukam Mahfud Md (Yoki Alvetro/detikcom)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md menjelaskan soal pelanggaran HAM dari pemerintah ke masyarakat sudah tidak ada. Mahfud membandingkan situasi saat ini dengan zaman Orde Baru (Orba).

Mahfud mengungkit saat terjadi demo besar pada 22 Mei 2019. Demo memprotes hasil Pilpres 2019 yang awalnya tertib itu berakhir rusuh.

"Dari masyarakat itu kan banyak polisi dikeroyok. Bukan masyarakat ke pemerintah, tapi dari rakyat ke aparat. Peristiwa 22 Mei itu aparat dianiaya. Aparat didorong-dorong," kata Mahfud saat ditemui di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

"Kalau dulu zaman Orde Baru disiram kamu. Sekarang kan ndak, aparat ngalah, mundur. Bahwa ada satu-dua yang keliru, ya, rakyatnya juga banyak keliru," tambahnya.


Mahfud mengatakan, setelah Orde Baru jatuh, perlindungan HAM di Indonesia terus membaik. Dia mengatakan, pada masa reformasi, tak ada kejahatan HAM.

"Ini kan Hari Hak Asasi, sejak era reformasi, sesudah kita menjatuhkan Orde Baru itu, perlindungan hak asasi itu harus diakui semakin membaik. Pertama, sejak itu tidak ada lagi kejahatan HAM, kejahatan HAM itu kejahatan yang dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Kalau dulu zaman Orde Baru kan banyak tu. Sekarang tersisa 12 yang belum selesai," ucapnya.

Dia mengatakan saat ini yang terjadi adalah konflik antarmasyarakat. Menurutnya, situasi itu disebut pelanggaran HAM horizontal.


"Yang terjadi sekarang adalah antar-rakyat dengan rakyat. Saling melanggar hak asasi. Kalau rakyat dan rakyat melanggar hal asasi itu namanya bukan pelanggaran HAM, tapi kejahatan, kerusuhan, pembunuhan, dan macam-macam. Yang terjadi antar-rakyat dengan rakyat itu namanya pelanggaran hak asasi secara horizontal," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2