Tiga Unit Kerja Pemkot Semarang Sabet Penghargaan Bebas Korupsi

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberi penghargaan kepada Pemerintah Kota Semarang sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sebanyak tiga unit kerja di lingkungan Pemkot Semarang, yaitu RSUD KRMT Wongsonegoro, DPM-PTSP, dan Disdukcapil dinobatkan sebagai unit kerja WBK.

Penghargaan ini merupakan rangkaian Hari Antikorupsi Internasional, di mana KemenPAN-RB memberi apresiasi kepada 473 unit kerja pelayanan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM atas keberhasilan dalam membangun Zona Integritas. Dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga turut menyaksikan penyerahan penghargaan.

"Saya minta agar zona integritas di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ke depan cakupannya harus terus diperluas, perubahannya harus semakin inovatif, terutama terhadap unit-unit yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat," ucap Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2019).

Dr Susi Herawati selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro, Adi Tri Hananto selaku Kepala Disdukcapil, dan Ulfi Imran Basuki selaku Kepala DPM-PTSP menerima penghargaan dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Penghargaan diberikan kepada tiga OPD Kota Semarang tersebut karena dianggap telah memenuhi indikator-indikator pencanangan zona integritas WBK.

DPM-PTSP, Disdukcapil, dan Rumah Sakit Wongsonegoro selama ini telah melakukan beragam inovasi untuk mewujudkan zona integritas antikorupsi WBK/WBBM. Dari perbaikan pelayanan bagi publik, pemasangan spanduk, pengawasan pelayanan, hingga implementasi moto pelayanan antikorupsi bagi semua lini dari staf hingga jajaran pimpinan.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan, zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

"Beberapa indikator keberhasilan predikat WBK ini di antaranya melalui manajemen perubahan, kemudahan pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, komitmen pimpinan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta manajemen media," ucap Tjahjo.

"Melalui penghargaan ini diharapkan OPD lain yang melakukan pelayanan publik secara langsung dapat mengikuti implementasi zona integritas bebas korupsi," imbuhnya.

Simak Video "Sri Mulyani: Suatu Kehormatan Bisa Bantu Presiden Bangun RI Bebas Korupsi"

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)