Mahfud Md: Penegakan HAM Harus Diakui Sudah Maju Pesat

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan penegakan hak asasi manusia (HAM) sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Menurut Mahfud, saat ini pelanggaran negara terhadap rakyat relatif nihil.

"Ya jadi begini, penegakan dan perlindungan HAM itu harus diakui sudah ada kemajuan pesat. Karena kalau dulu pelanggaran HAM itu vertikal, dari pemerintah ke rakyat. Dulu ya. Yang sekarang tersisa kasusnya dari pemerintah ke rakyat, yang terstruktur dan sistematis," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Mahfud menyebut saat ini yang ada hanya kejahatan antar-rakyat. Bagi Mahfud, hal itu tak masuk kategori pelanggaran HAM.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini sekarang yang dilakukan pemerintah langsung kan nggak ada, antar-rakyat banyak. Sehingga itu bukan lagi kejahatan HAM. Tapi dalam terminologi hukum, kalau horizontal namanya kriminal seperti orang membunuh orang, orang ngeroyok orang, itu kan namanya kriminal, bukan pelanggaran HAM. Tapi intinya itu kan pelanggaran HAM, cuma istilah hukumnya bukan pelanggaran HAM kalau antara rakyat," papar Mahfud.

"Saya dengan kamu lalu berkelahi saya bunuh kamu, itu kan bukan pelanggaran HAM, saya melakukan pembunuhan kriminal. Tapi kalau pemerintah terhadap rakyat itulah pelanggaran HAM," sambung dia.

Namun, sambung Mahfud, bila saat ini terjadi kejahatan HAM, hal itu harus langsung dibawa ke pengadilan.

"Nah yang sekarang dari pemerintah ke rakyat itu tidak ada. Yang mana coba? Kalau dulu banyak, sekarang nggak ada. Kejahatan sekarang yang kita buru bukan pelanggaran HAM-nya. Nah kalau itu ada, nanti akan kita bawa sama-sama ke pengadilan," imbuh dia.

Selain itu, Mahfud mengatakan HAM jangan hanya dimaknai pelanggaran hukum. Dalam pemahaman Mahfud, ada beberapa aspek lain yang harus ditegakkan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan HAM.

"Kalau bicara HAM itu jangan bicara pelanggaran hukum saja. Jangan bicara penegakan hukum saja. HAM itu kan ekosod, ekonomi sosial budaya. Ini yang dilakukan pemerintah tiap hari menegakkan ekosod. Membantu pendidikan, kesejahteraan, jembatan, infrastruktur, sarana-prasarana. Nah itu kan dulu nggak dipikirkan, sekarang banyak," ujar dia.

Simak juga video Walhi Ungkap 146 Kasus Pelanggaran HAM Pejuang Lingkungan Hidup:

[Gambas:Video 20detik]