Pemberantasan Korupsi Diusulkan Masuk UUD, PD: Beri Kesempatan UU Baru

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 18:16 WIB
Foto: Waketum Demokrat Syarief Hasan (dok. detikcom)
Foto: Waketum Demokrat Syarief Hasan (dok. detikcom)
Jakarta - Waketum Partai Demokrat (PD) Syarief Hasan angkat bicara terkait Wakil Ketua KPK Saut Situmotang yang mengusulkan pemberantasan korupsi dimasukkan ke dalam konstitusi. Syarief meminta agar UU KPK yang baru diberi kesempatan berjalan terlebih dahulu.

"Ya kan sebenarnya begini, kita kan sudah melakukan revisi UU KPK, ya kan. Dan ini kan sebentar lagi Dewan Pengawas kan mau dibentuk. Nah saya pikir biarkan dulu ini bekerja dengan baik, beri kesempatan untuk baik. Kita lihat lagi perjalanan ke depan. Mudah-mudahan ini sudah yang terbaik," kata Syarief di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Usulan yang dilontarkan Saut terkait wacana amandemen UUD 1945 yang sedang ramai dibahas. Menurutnya, lewat amandemen UUD 1945, badan pemberantasan korupsi bisa dimasukkan ke dalam konstitusi.

Terkait hal itu, Syarief mengatakan MPR belum mengambil keputusan apapun terkait amandemen UUD 1945.

"Bahwa daripada ketimbang amandemen lebih bagus hal yang lain, kita sendiri juga belum memutuskan ya kan. MPR juga belum memutuskan apa-apa, MPR sekarang hanya memutuskan kita lakukan pendalaman," ujar Wakil Ketua MPR tersebut.