Stafsus Jokowi Jawab Kritik PKS soal Drama Antikorupsi 3 Menteri

Nadiem-Wishnutama di pentas antikorupsi berseragam SMA, Erick Thohir jadi tukang bakso. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - PKS mengkritik drama antikorupsi yang turut diperankan tiga menteri Kabinet Indonesia Maju tak cukup untuk memberantas korupsi. Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan drama itu untuk menginspirasi murid-murid di sekolah.

"Soal statement PKS, ya memang drama pastinya tidak cukup. Tapi yang jadi tujuan dari drama kemarin adalah untuk menginspirasi murid-murid agar membangun budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari," kata Dini kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan percuma dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan pemberian hukuman kepada para koruptor jika mental warga negara tak diperbaiki. Menurutnya, penegakan hukum seperti itu merupakan jalan panjang yang tak berujung.

"Karena percuma kita melakukan OTT dan penghukuman sampai kiamat kalau sistemnya tidak diperbaiki. Mental warga negaranya tidak diperbaiki. Itu akan seperti jalan panjang yang tidak berujung. Selama-lamanya kita cuma sibuk dengan penangkapan dan penghukuman tanpa ada perbaikan karena kurangnya perbaikan sistem dan langkah-langkah preventif lainnya, termasuk menanamkan semangat antikorupsi, pengertian korupsi, kolusi, nepotisme, sedini mungkin pada generasi penerus bangsa," ucap Dini.

Stafsus Jokowi Jawab Kritik PKS Soal Drama Antikorupsi 3 Menteri

Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono (Yoki Alvetro/detikcom)

Dini menilai, jika budaya antikorupsi sudah mengakar dalam kehidupan warga, pekerjaan KPK bakal makin ringan. Menurutnya, KPK bisa berkonsentrasi kepada kasus-kasus korupsi besar dengan nilai signifikan.

"Kalau budaya antikorupsi sudah mengakar dalam kehidupan warga negara sehari-hari, otomatis pekerjaan KPK akan menjadi semakin ringan ke depan. KPK bisa konsentrasi kepada kasus-kasus korupsi besar dengan nilai korupsi yang signifikan," tuturnya.

Simak Video "PKS Soal Kesiapan Bobby-Gibran Maju Pilkada: Jangan Kembangkan Dinasti"

Dia juga menyoroti pernyataan PKS yang meminta Perppu KPK. Dini mengatakan Perppu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan UU dalam keadaan genting dan DPR tidak sempat bersidang untuk membuat UU.

"Yang ribut soal Perppu harusnya paham bahwa Perppu itu umurnya cuma sementara. Perppu itu tujuannya bukan untuk 'perang' antara eksekutif dan legislatif. Tidak bisa dikit-dikit tidak suka dengan UU, lalu mau counter dengan Perppu. Perppu itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan UU dalam hal ada kegentingan nasional memaksa dan DPR tidak sempat bersidang untuk mengeluarkan UU yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi genting tersebut. Dalam keadaan inilah Perppu bisa dikeluarkan eksekutif untuk mengisi kekosongan. Dan karenanya Perppu itu umurnya hanya sampai sidang DPR yang berikutnya untuk disahkan menjadi UU. Dalam hal tidak disahkan, maka Perppu akan gugur," ujar Dini.

Dini menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati judicial review terhadap UU KPK yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga menyebut Jokowi sedang mempersiapkan orang-orang terbaik untuk menduduki posisi Dewan Pengawas KPK.

"Jadi Perppu ini akan memberikan solusi secara tuntas. Presiden juga menghormati proses judicial review yang saat ini tengah berjalan di MK. Jadi sebaiknya kita tunggu saja bagaimana hasil putusan MK sambil Presiden menyiapkan orang-orang terbaik yang memenuhi syarat untuk duduk dalam Dewan Pengawas KPK untuk membantu sekaligus mengawasi kinerja KPK," ucap Dini.

Sebelumnya, PKS menyebut drama antikorupsi yang dilakoni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menparekraf Wishnutama, dan Menteri BUMN Erick Thohir di Hari Antikorupsi Sedunia tak cukup untuk memberantas korupsi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai masih banyak hal yang perlu diperhatikan terkait pemberantasan korupsi.

"Bagus hadir menunjukkan dukungan pemberantasan korupsi. Tapi drama saja tidak cukup memberantas korupsi," kata Mardani kepada wartawan, Senin (9/12).

"Ayo kita jaga dan dukung KPK. Perppu KPK tetap ditunggu," imbuhnya.