Pimpinan MPR Bahas Amandemen UUD dengan PHDI: Masih Tunggu Kajian

Jakarta - Pembahasan soal amandemen UUD 1945 menjadi topik dalam pertemuan antara pimpinan MPR dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Namun PHDI belum menentukan sikap lantaran masih menunggu kajian internal.

"Yang terkait amandemen, Parisada Hindu Dharma Indonesia masih melakukan kajian pasal mana yang dimungkinkan diperlukan bila amandemen," ujar Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid di kantor PHDI Pusat, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2019).

Jazilul mengatakan PHDI menitipkan pesan agar MPR menguatkan Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, mereka membahas soal pilkada langsung serta GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara).

"Kami sudah menyampaikan bahwa yang direkomendasikan oleh MPR lalu adalah amandemen terbatas GBHN. Tapi di sini juga berkembang untuk evaluasi model pilkada langsung tapi belum sampai kesimpulan. Poin-poin yang dirasa penting bagi Parisada Hindu Dharma terkait menghadirkan GBHN agar perencanaan pembangunan lebih terarah," ucap Jazilul, yang ditemani Wakil Ketua MPR lain, yaitu Arsul Sani.

Baca juga: Pimpinan MPR Temui Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia

Di tempat yang sama, Ketua PHDI Wisnu Bawa Tenaya mengaku masih menunggu kajian dari umat Hindu se-Indonesia mengenai amandemen. Dia menegaskan bila PHDI ingin Pancasila lebih dibumikan agar kerukunan antarumat beragama lebih ditingkatkan.

"Pada intinya adalah bagaimana Pancasila terbumikan di Indonesia sehingga tingkat kerukunan antaragama dan lain-lain tambah baik. Maka kita kaji dengan banyak organisasi keumatan kita sehingga pelan-pelan mendapatkan masukan terbaik," kata Wisnu.

"Belum kita kaji. Nanti kalau sudah ada kajian dari seluruh umat akan kita sampaikan," imbuhnya.

Simak Video "Soal Amandemen, Golkar: Dalam Waktu Dekat Tak Perlu"

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/dhn)