Mahasiswi Demo Kantor Walkot Bekasi Gegara Banyak Kasus Pelecehan Seksual

Foto: Puluhan mahasiswa demo di kantor wali kota Bekasi tolak pelecehan seksual. (Isal-detikcom)

Bekasi - Puluhan mahasiswi menggelar demo di Kantor Wali Kota Bekasi. Mereka menyuarakan hak-hak perempuan termasuk menolak segala bentuk pelecehan seksual.

Pantauan detikcom, puluhan wanita yang mengaku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bekasi tiba di kantor Wali Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa (10/12/2019) pukul 14.30 WIB. Mereka serempak mengenakan almamater kampus masing-masing. Petugas Satpol PP dan kepolisian tampak berjaga.

"Pemerintah Kota Bekasi segera memberikan peringatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar segera menyelesaikan kasus perempuan dan anak, karena masalah perempuan dan anak merupakan kasus HAM yang besar di Kota Bekasi. Apabila tidak becus maka bubarkan saja karena hanya menghabiskan uang rakyat saja," kata koordinator aksi, Nina Karenina dalam orasinya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nina Karenina, mengatakan isu soal perempuan dan anak menjadi salah satu poin yang disorot mereka selain isu HAM. "Banyak kasus pelecehan seksual di Bekasi pemerkosaan anak dan di bawah umur," kata Nina kepada wartawan.

Nina menyebut banyaknya kasus pelecehan seksual di Bekasi karena korban belum sepenuhnya sadar akan bentuk pelecehan itu. Selain itu, para wanita kerap memperoleh bentuk pelecehan baik secara verbal maupaun non-verbal baik pada siang maupun malam hari.

"Pelecehan terhadap orang yang sudah dewasa tidak hanya dari pakaian tetapi mereka kurang ruang kerja sehingga mereka mau tidak mau, kerja dalam dunia yang sebetulnya itu tidak baik untuk mereka atau tidak ramah (wanita). Tinggal mereka secara tidak langsung sedang dilecehkan," kata Nina.

Simak Video "Kemenhub Kaget Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Umum"

Nina menyebut ruang publik di Bekasi juga masih belum ramah terhadap wanita, seperti stasiun ataupun halte sehingga membuat mereka tak leluasa beraktivitas.

"Belum sih karena misalnya di stasiun-stasiun, harusnya banyak orang-orang yang bisa meningkatkan (kebutuhan) perempuan itu sendiri misalnya kita sendiri perempuan itu butuh banyak kebutuhan. Misalnya membawa anak tetapi tidak ada fasilitas-fasilitas yang mendukung bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk ibu dan anak," kata Nina.

Selain pelecehan seksual, sebut Nina, aksi kekerasan terhadap wanita juga kerap terjadi. Pihaknya mencatat ada 88 aksi KDRT terhadap wanita per Oktober 2019.

"Sudah banyak banget audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi kita membawa tuntutan itu kita membawa kasus-kasus KDRT di Kota Bekasi tapi hanya setengah dalam penyelesaian itu," kata Nina.

Aksi berlangsung damai. Para pengunjuk rasa meninggalkan kantor wali kota pukul 15.50 WIB.