Setara Institute Anggap Kebebasan Ekspresi di Zaman Jokowi Punya Catatan Buruk

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 15:11 WIB
Foto: Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani (Azizah-detikcom)
Foto: Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani (Azizah-detikcom)
Jakarta - Setara Institute mencatat adanya peningkatan skor kinerja HAM pada pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, ada sejumlah catatan buruk untuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

Ada 11 indikator HAM yang diteliti oleh SETARA yang terbagi dalam dua kategori besar, yaitu hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. SETARA memberikan skor untuk masing-masing indikator tersebut dalam rentang skala 1-7.

"Pada tahun 2015, saat memulai kerja pertama, Jokowi mencatat kinerja HAM pada angka 2,45 dan membukukan capaian di 2019 pada angka 3,2. Jika merujuk pada total skor dari 11 indikator yang digunakan, tampak bahwa kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM meningkat 7,6 poin dari 2,45 menjadi 3,2," kata Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Sekalipun mengalami peningkatan, menurut Ismail hal itu tidak signifikan karena masih di bawah skala 4 (moderat). Peningkatan skor ini disumbang oleh kemajuan di hampir semua indikator, terutama dalam bidang eskonomi, sosial, budaya.



"Catatan terburuk justru ada pada hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan kebebasan berekspresi," ujarnya.

Peneliti HAM dan Perdamaian SETARA Institute Selma Theofany menjelaskan insiden pelanggaran kebebasan beragama terjadi dengan adanya penguatan radikalisme dan ekstremisme yang diikuti dengan kekerasan. Pemerintah daerah, kepolisian, institusi pendidikan, Satpol PP, dan pengadilan menjadi aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran sepanjang 2015-2018.

"Sementara untuk aktor non-negara tertinggi di antaranya kelompok warga, ormas keagamaan, MUI, FPI, dan individu. Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dilatarbelakangi oleh politisasi SARA yang meningkatkan antagonisme antarmasyarakat, regulasi diskriminatif dan tidak berparadigma KBB," ujar Theo.

"Dan perkembangan narasi keterancaman atau penguatan radikalisme yang dijadikan justifikasi tindakan eksesif pemerintah dan oknum masyarakat," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3