Kemenkeu Jadi Kementerian Terbaik Zona Integritas Versi KemenPAN-RB

Foto: Menkeu Sri Mulyani. (Lamhot Aritonang/detikcom).

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan penghargaan Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas kepada kementerian dan lembaga. Pada pemberian penghargaan ini, Kementerian Keuangan menjadi kementerian terbaik karena mendapat paling banyak penghargaan.

"Paling besar (dapat penghargaan) Kementerian Keuangan sampai di tingkat bawah. Kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Mahkamah Agung," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai acara pemberian penghargaan di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Pada acara penghargaan ini, Kementerian Keuangan berhasil mendapatkan 149 unit penghargaan. Tjahjo mengatakan penghargaan diberikan atas pelayanan yang dilakukan ke masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengaduan yang cepat tanggap, cepat direspons, cepat ditindaklanjuti. Berbagai keluhan masyarakat harus cepat ditindaklanjuti dengan berbagai perbaikan," ucapnya.

Tjahjo berpesan agar kementerian dan lembaga lainnya terus berinovasi. Hal tersebut untuk semakin memuaskan pelayanan kepada masyarakat.

"Instansi pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memuaskan masyarakat," ujarnya.

Tjahjo meminta instansi lainnya untuk tidak malu meniru kepada penerima penghargaan. Menurutnya, penghargaan ini bukan kompetisi tapi sarana untuk semakin baik dalam melayani masyarakat.

"Meraih penghargaan tentunya merupakan kebanggaan dan harus menjadi legacy. Ke depannya diharapkan selalu lahir top pengelolaan pengaduan pelayanan publik walau pun bukan lewat kompetisi. Tidak usah malu untuk meniru dan mereplikasi upaya instansi yang telah baik," jelas Tjahjo.

Tonton juga Kemenkeu Siapkan Dana Pemulihan Bencana Rp 4,84 Triliun :

Sementara itu menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB, Muhammad Yusuf Ateh, apresiasi ini dinilai berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya. Pertimbangan mengenai potensi pungutan liar (pungli) dalam pelayanan masyarakat oleh kementerian dan lembaga menjadi hak yang diperhatikan.

"Itu disurvei. Semua customer langsungnya, pelanggannya itu disurvei oleh BPS. Apa masih ada calo, ada pungli, atau misal ada yang main-main dalam pelayanan. Pokoknya semua disurvei oleh BPS. Kalau bisa lolos indeks prestasi korupsi pelayanannya baru dia bisa lolos," kata Muhammad Yusuf Ateh dalam kesempatan yang sama.

Berikut daftar penerima penghargaan Zona Integritas:

Kementerian Keuangan 149 unit penghargaan

Ketua Mahkamah Agung 62 unit penghargaan

Kejaksaan Agung 55 Unit Penghargaan

Kementerian Hukum dan HAM 43 unit penghargaan

Polri 41 unit penghargaan

Kementerian Perhubungan 12 unit penghargaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 Unit penghargaan

Kementerian Luar Negeri 8 Unit penghargaan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang 7 unit penghargaan

BPOM 7 Unit penghargaan

Kementerian Industri dengan 6 Unit penghargaan

Kementerian Agama dengan 5 unit penghargaan

Letjen Terawan Agus Putranto sebagai agen pelopor membangun unit kerja di RSPAD Gatot Soebroto

Kepala daerah yang mampu mendorong pembangunan zona integritas:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 5 Penghargaan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 6 Penghargaan