Sementara itu menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN RB, Muhammad Yusuf Ateh, apresiasi ini dinilai berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya. Pertimbangan mengenai potensi pungutan liar (pungli) dalam pelayanan masyarakat oleh kementerian dan lembaga menjadi hak yang diperhatikan.
"Itu disurvei. Semua customer langsungnya, pelanggannya itu disurvei oleh BPS. Apa masih ada calo, ada pungli, atau misal ada yang main-main dalam pelayanan. Pokoknya semua disurvei oleh BPS. Kalau bisa lolos indeks prestasi korupsi pelayanannya baru dia bisa lolos," kata Muhammad Yusuf Ateh dalam kesempatan yang sama.
Berikut daftar penerima penghargaan Zona Integritas:
Ketua Mahkamah Agung 62 unit penghargaan
Kejaksaan Agung 55 Unit Penghargaan
Kementerian Hukum dan HAM 43 unit penghargaan
Polri 41 unit penghargaan
Kementerian Perhubungan 12 unit penghargaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10 Unit penghargaan
Kementerian Luar Negeri 8 Unit penghargaan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang 7 unit penghargaan
BPOM 7 Unit penghargaan
Kementerian Industri dengan 6 Unit penghargaan
Kementerian Agama dengan 5 unit penghargaan
Letjen Terawan Agus Putranto sebagai agen pelopor membangun unit kerja di RSPAD Gatot Soebroto
Kepala daerah yang mampu mendorong pembangunan zona integritas:
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 5 Penghargaan
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 6 Penghargaan
(jef/elz)
