"Semata-mata saya punya target, teman-teman di KemenPAN 2 tahun ke depan ini harus seluruh instansi lembaga, baik pusat dan daerah sudah punya kualitas yang sama, tidak ada pungli dalam proses perizinan, dalam proses-proses memberikan kemudahan kepada masyarakat, kemudian antikorupsi," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara 'Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas' yang diselenggarakan Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).
Tjahjo juga menegaskan kualitas pelayanan bagi masyarakat harus jadi perhatian setiap kementerian dan lembaga. Ia mengingatkan transparansi harus jadi yang terdepan.
"Maksimum 2 tahun ke depan mudah-mudahan seluruh wilayah di negara kita, instansi yang melayani masyarakat yang melayani perizinan semua sudah punya kapasitas sebagai sebagai lembaga, instansi, yang antikorupsi, tidak ada pungli. Semua harus terintegrasi dan terbuka dengan baik," jelasnya.
Tjahjo mengatakan, selama 2019, terdapat banyak aparatur sipil negeri (ASN) atau PNS yang terkena kasus pungli. Namun ia tak menyebutkan jumlahnya.
"Datanya kami nggak hafal. Banyak," katanya.
"Ini kan proses panjang ya. Penilaian sampai dapat penghargaan nasional ini dinilai oleh instansinya dulu. Baru dibawa ke KemenPAN-RB dengan tim yang independen," sebut Tjahjo.
Tonton juga Tjahjo Kumolo Sebut Ide Perampingan Datang dari Kementerian BUMN :
