Tjahjo Kumolo Targetkan Kementerian-Lembaga Bebas Pungli dalam 2 Tahun

Tjahjo Kumolo (Jefrie Nandy Satria/detikcom)

Jakarta - MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menargetkan kementerian dan lembaga, baik di tataran pusat maupun daerah, bebas dari pungutan liar (pungli) dan korupsi. Ia menargetkan itu dalam 2 tahun ke depan.

"Semata-mata saya punya target, teman-teman di KemenPAN 2 tahun ke depan ini harus seluruh instansi lembaga, baik pusat dan daerah sudah punya kualitas yang sama, tidak ada pungli dalam proses perizinan, dalam proses-proses memberikan kemudahan kepada masyarakat, kemudian antikorupsi," kata MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara 'Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas' yang diselenggarakan Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tjahjo juga menegaskan kualitas pelayanan bagi masyarakat harus jadi perhatian setiap kementerian dan lembaga. Ia mengingatkan transparansi harus jadi yang terdepan.

"Maksimum 2 tahun ke depan mudah-mudahan seluruh wilayah di negara kita, instansi yang melayani masyarakat yang melayani perizinan semua sudah punya kapasitas sebagai sebagai lembaga, instansi, yang antikorupsi, tidak ada pungli. Semua harus terintegrasi dan terbuka dengan baik," jelasnya.

Tjahjo mengatakan, selama 2019, terdapat banyak aparatur sipil negeri (ASN) atau PNS yang terkena kasus pungli. Namun ia tak menyebutkan jumlahnya.

"Datanya kami nggak hafal. Banyak," katanya.

"Ini kan proses panjang ya. Penilaian sampai dapat penghargaan nasional ini dinilai oleh instansinya dulu. Baru dibawa ke KemenPAN-RB dengan tim yang independen," sebut Tjahjo.

Tonton juga Tjahjo Kumolo Sebut Ide Perampingan Datang dari Kementerian BUMN :

Dia pun mencontohkan gambaran integritas para pemimpin instansi di daerah. Menurut Tjahjo, banyak pemerintah daerah yang memiliki sistem layanan yang bagus tapi pemimpin lembaganya terjerat kasus korupsi.

"Misalnya tadi mengundang ketua KPK. Banyak daerah yang prestasi sistem melayani masyarakatnya bagus tapi yang menjadi problem banyak yang kepala daerahnya atau kepala instansinya kena OTT KPK," tutur politikus PDIP itu.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPAN-RB, Muhammad Yusuf Ateh, menjelaskan penghargaan yang diberikan ini dinilai berdasarkan survei yang telah dilakukan sebelumnya.

"Itu disurvei. Semua customer langsungnya, pelanggannya itu disurvei oleh BPS. Apa masih ada calo, ada pungli, atau misal ada yang main-main dalam pelayanan. Pokoknya semua disurvei oleh BPS. Kalau bisa lolos indeks prestasi korupsi pelayanannya baru dia bisa lolos," kata Muhammad Yusuf Ateh dalam kesempatan yang sama.