Ketua Komnas HAM soal KKR: Jangan Bersifat Generik!

Jakarta - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan sejumlah persyaratan jika Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dihidupkan kembali oleh pemerintah. Taufan mengatakan KKR jangan bersifat generik, melainkan harus dari kasus per kasus pelanggaran HAM.

Awalnya, Taufan mengungkapkan pertemuannya dengan Menpolhukam Mahfud Md ketika awal masih menjabat. Dari pertemuan tersebut, Taufan mengatakan ada komitmen dengan Mahfud soal KKR.

Baca juga: Siap Revisi UU HAM, Anggota Komisi III DPR Soroti Konflik Pertanahan

"Sekarang muncul gagasan mengenai KKR, saya perlu sampaikan di sini, Komnas HAM dalam pertemuan kami kurang-lebih dua minggu lalu, saya dengan Pak Amir, dan Bu Sandra juga hadir dengan Pak Menko (Polhukam Mahfud Md) yang baru, yang dulu kita nggak deal, no deal, dulu talk show no deal, sekarang kita bangun lagi komitmen," kata Taufan dalam Seminar Nasional: 20 Tahun UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia: Refleksi dan Proyeksi, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

"Ada beberapa hal yang kita sepakati. Pertama, ngomong KKR itu syarat pertama adalah pemerintah bicara dulu dengan korban atau keluarga korban, sebab merekalah subjek hukum keadilan itu. Tapi ini kan masih omongan informal, meski ini resmi di kantor beliau," sambungnya.