Ombudsman Temukan Maladministrasi PKH Kemensos

Rizal Bahari - detikNews
Selasa, 10 Des 2019 12:45 WIB
Foto: Jumpa pers di Kantor Ombudsman RI (Rizal Bahari/detikcom)
Jakarta - Ombudsman RI menemukan maladministrasi dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial RI dan Himpunan Bank Negara (Himbara). Ombudsman merekomendasikan agar Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara segera melakukan tindakan korektif.

"Menteri Sosial perlu melakukan validasi data kembali agar penyaluran bantuan PKH dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran," kata anggota Ombudsman Ahmad Suaedy di Kantor Ombudsman, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

Ahmad mengatakan, Ombudsman menyoroti soal belum terintegrasinya pengelolaan data calon penerima PKH dari e-PKH ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusat data dan Informasi Kementerian Sosial RI. Ombudsman juga menyebut Kemensos lambat dalam proses penanganan pengelolaan pengaduan ketika ada masalah di tingkat daerah.


Selain itu, lanjut Ahmad, Ombudsman juga menyoroti tidak tersedianya pelayanan khusus di unit layanan Himbara kepada penerima bantuan sosial.

"Pertama,soal data yang seringkali tidak akurat, mereka yang penerima atau datanya banyak ya dan prioritas, misalnya satu juta hanya seratus ribu, karena keterbatasan bujet. Kemudian, keluhannya dari masalah-masalh itu yg seringkali kurang direspons. Ketiga adalah, ketidakakuratan data dan itu seringkali disebabkan karena mentok di bank, sehingga uang tidak bsa tersalurkan disebabkan karena data-data yang kurang akurat, maka kita perbaikan dengan Kementerian BUMN," jelas Ahmad.

"Keempat itu juga ada beberapa salah sasaran, terutama ketika ada tambahan. Setiap tahun ada tambahan bujet itu ada tambahan penerima dan itu seringkali datanya kita temukan orang yang lebih kaya menerima orang yang lebih miskin tidak. Misalnya, sebetulnya ada kriteria tapi sepertinya kriterianya tidak dilaksanakan," sambungnya.


Karena itu, Ahmad mengatakan Ombudsman merekomendasikan agar Mensos segera melakukan tindakan korektif. Di antaranya:

1) Membuat prosedur mitigasi dalam penyelesaian permasalahan dalam penyaluran bantuan PKH;

2) Membuat pengelolaan pengaduan yang memenuhi standar pelayaanan publik dan terintegrasi dengan Dinas Sosial se-Indonesia dan Himbara dalam penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;

3) Melakukan penyelesaian dan pendampingan terhadap dana KPM PKH yang belum disalurkan serta KKS yang belum terdistribusi;

4) Melakukan pemutakhiran data dan validasi data KPM PKH, untuk memastikan kelancaran dan tepat sasarannya dalam penyaluran PKH;

5) Mengintegrasikan E-PKH dengan SIKS-NG sehingga diharapkan pengolahan data lebih cepat, tepat dan efektif;

6) Melakukan perbaikan pola koordinasi dari Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Himbara dan SDM PKH dalam hal pendataan dan pendistribusian PKH.

Ombudsman juga mengeluarkan rekomendasi untuk Menteri BUMN Erick Thohir. Rekomendasi pertama adalah memberi sanksi untuk direksi bank pelat merah cabang Sampang yang disebut tidak melaksanakan surat Direktur Jaminan Sosial Kemensos Nomor 1738/LJS.JSK/BS.01.01/11/2019 terkait penyaluran Bansos PKH kepada KPM yang bekerja di luar negeri tanggal 4 November 2019.

"Kedua, membuat pelayanan khusus di setiap Himbara dalam penyelenggaraan penyaluran Program Keluarga Harapan dan layanan bantuan sosial lainnya," ujar Ahmad.

"Membuat SOP/mekanisme pengelolaan pengaduan penyelenggaraan PKH bersama dengan Menteri Sosial RI," sambung Suadi soal rekomendasi ketiga untuk Menteri BUMN. (hri/tor)