Banggar DPRD Pangkas Anggota TGUPP, Anies: Oposisi Selalu Kritik Keberhasilan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memangkas jumlah anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari 67 menjadi 50 orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap kerja TGUPP berhasil.

Anies tidak secara langsung mengomentari setuju atau tidak pemotongan jumlah anggota yang berakibat pengurangan anggaran untuk TGUPP. Dia menyebut pihak oposisi selalu mengkritik keberhasilan kerjanya.

"Begini, kenapa pihak oposisi sangat keras pada TGUPP? Karena TGUPP efektif bekerja membuat program-program gubernur berhasil," kata Anies kepada wartawan di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jalan Sudirman, Selasa (10/12/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies merasakan kritik oposisi bukan hanya kepada TGUPP, tapi juga pada program lain. Sasaran kritik dari oposisi, menurut Anies, selalu diarahkan pada program yang dianggap berhasil.

"Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kan, kritik-kritiknya, kemudian pantauannya, itu hal-hal yang membuat kinerja Pemprov berhasil, di situlah yang paling banyak dikritik," kata Anies.

Tonton juga 35 Orang Daftar Kepala Daerah Via PDIP Jateng, Gibran Belum :

Anies menjadikan indikator kritik dari oposisi sebagai keberhasilan program. TGUPP dinilainya sudah memiliki dampak terhadap masyarakat.

"Dan TGUPP justru memainkan peran yang sangat instrumental. Karena itu, buat saya, makin banyak dikritik terkait TGUPP, berarti kinerjanya TGUPP-nya itu makin dirasakan," kata Anies.

Diketahui, Banggar DPRD DKI Jakarta memangkas jumlah anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang. Dengan demikian, rencana anggaran untuk operasional TGUPP senilai Rp 19,8 miliar akan disesuaikan.

Awalnya terjadi perdebatan anggaran operasional TGUPP dipertahankan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau dihapus. Komisi A mengatakan sudah ada kesepakatan setuju tapi ada evaluasi.

"Saya bacakan lebih lengkap terkait dengan pengalokasian penyelenggaraan tugas TGUPP Rp 19 miliar setelah mendapatkan penjelasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi), Komisi A dapat menerima usulan dengan beberapa catatan penting," ucap Ketua Komisi A, Mujiyono, dalam rapat Banggar RAPBD di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, DKI Jakarta, Senin (9/12).

"Pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh tupoksi dan kewenangan TGUPP. Pengalokasian anggaran tidak disetujui Gembong Warsono dari PDIP," kata Mujiyono.

Halaman 1 2

Selanjutnya