AS Siap Cabut Embargo

Busan - Pemerintah AS membuka kesempatan bagi Indonesia untuk membeli peralatan militer termasuk kategori lethal (mematikan). Pencabutan embargo itu termuat dalam UU Apropriasi HR 3057 yang diteken Presiden AS George W. Bush pada 14 November 2005.Seperti dilaporkan reporter detikcom Luhur Hertanto, tawaran pembelian peralatan militer itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri AS Condoleezza Rice kepada Menlu Hasan Wirajuda dalam pertemuan bilateral antara keduanya di sela-sela rangkaian forum KTT APEC."Sekarang terpulang pada kita sendiri. Kalau dulu, misalnya kita merancang dan punya uang tetap tidak akan bisa membeli karena ada embargo. Tetapi sekarang jauh berbeda," kata Menlu Hassan Wirajuda sebelum pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Bush di Busan, Korea Selatan. Hassan menjelaskan pihak AS juga menawarkan fasilitas pembayaran secara kredit. Atas tawaran itu, dia menyampaikan apresiasi kepada AS karena hal ini dapat membuka peluang lebih besar bagi peningkatan kerja sama hubungan militer AS dan Indonesia di kemudian hari. Sementara di bidang teknis administrasi kerja sama militer, AS telah membuka bantuan kerja sama di bidang pendidikan militer bagi perwira TNI dan Polri. Mereka akan dilatih fasilitas pendidikan di Negeri Paman Sam. Selain topik embargo, kedua Menlu juga membahas komitmen pemberantasan terorisme. Di dalam pertemuan itu, Rice menyampaikan penghargaan pemerintah AS atas keberhasilan Polri membongkar jaringan terorisme, termasuk dengan terbunuhnya Azahari. Isu PapuaMenurut Hasan, Rice juga menjelaskan keputusan Pemerintah AS mencabut isu Papua dari RUU Apropriasi HR (House of Representative) 2601. Yaitu RUU yang antara lain meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) ditinjau kembali dan agar meminta Menlu AS secara berkala memberikan laporan tentang keefektifan otonomi khusus di Papua. Sikap tersebut telah ditegaskan itu di depan Kongres untuk tetap konsisten mengakui Papua sebagai bagian integeral dari Indonesia. Atas dasar itulah, Pemerintah AS menegaskan tidak pernah mempertanyakan kedaulatan Papua. "Ini yang sering saya katakan bahwa kita jangan tergesa-gesa di dalam negeri menilai. Karena satu atau dua anggota Kongres dan Senat membuat komentar tentang Papua. Menurut Rice, ratusan lainnya justru mendukung keutuhan wilayah kita," ujarnya. (ddn/)