"Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan. Tapi kan UU-nya belum berjalan, kalau nanti sudah komplet, sudah ada Dewas, sudah ada pimpinan KPK yang baru nanti kita evaluasilah," kata Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/12/2019).
Jokowi menyebut evaluasi terhadap program pemberantasan korupsi harus dilakukan menyeluruh. Jokowi menyinggung program penindakan.
"Penindakan perlu, tapi setelah penindakan harus ada perbaikan sistem masuk ke instansi, misalnya satu provinsi ada gubernur ditangkep, setelah ditangkep seharusnya perbaikan sistem masuk ke situ," sambungnya.
Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya pembenahan rekrutmen politik. Jokowi tak ingin biaya besar di dunia politik malah menjerumuskan para politikus terkait tindak pidana korupsi,
"Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah, evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, evaluasi, sehingga betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur," sambung Jokowi.
Jokowi berencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk perbaikan sistem pemberantasan korupsi, termasuk yang bersinggungan dengan rekrutmen politik.
"Oleh sebab itu, saya akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan hal-hal yang saya sampaikan baik menyampaikan perbaikan sistem," ujar dia.
Simak Video "KPK Harap Jokowi Hadiri Hari Antikorupsi Bawa Kado Perppu"
(fdn/fdn)
