DPRD DKI Jakarta Temukan Anggota TGUPP Rangkap Jabatan di Dinkes

Dwi Andayani - detikNews
Minggu, 08 Des 2019 20:43 WIB
Foto: Dwi Andayani/detikcom
Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes). Dalam rapat Komisi E mempertanyakan adanya anggaran yang dimasukkan untuk Dewan Pengawas rumah sakit.

Diketahui, Dinkes memasukkan anggaran untuk dewan pengawas dalam BLUD RS Koja sebesar Rp 211, 261,548. Anggaran ini disebut merupakan anggaran iuran yang dilakukan oleh 7 rumah sakit, namun memiliki besaran yang berbeda di setiap rumah sakitnya.

"Jadi memang di Kemendagri atau pun Kemenkue, Kemenkes BLUD harus ada Dewasnya," ujar Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khafifah Any dalam rapat, di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).


Khafifah mengatakan, satu tim dewan pengawas mengawasi 7 rumah sakit. Nantinya, dewan pengawas bertugas untuk mengawasi dan melakukan pembinaan.

"Tim Dewas itu ditanggung bersama-sama, 7 RS pembinaan dan pengawasannya dalam satu tim itu untuk 7 RS," tuturnya.

Disebutkan, satu tim dewas berisi 5 orang. Kemudian Khafifah menyebutkan nama-nama Dewan Pengawas, diantaranya merupakan Haryadi yang diketahui saat ini juga menjabat sebagai Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).




Hal ini disadari oleh anggota Komisi E Rani Mauliani dan Yudha Permana. Keduanya kemudian menanyakan, apakah Haryadi yang dimaksud merupakan anggota TGUPP.

"Haryadi yang TGUPP?" ujar Rani.

Khafifah kemudian membenarkan hal tersebut. Namun dia mengaku Haryadi dipilih sebagai Dewan Pengawas sebagai pensiunan profesional.

"Tapi ini dari BLUD Pak, dia bukan PNS memang, pensiunan profesional," ujar Khofifah.


Sementara itu, Yudha mempertanyakan dasar hukum terkait gaji yang diterima Haryadi karena memiliki dua jabatan. "Maksudnya gaji dobel satu TGUPP, satu Dewas, apa boleh secara hukum?," ujar Yudha

Ketua Komisi E Iman Satria kemudian memutuskan untuk mendalam hal tersebut. Kemudian ia juga mengatakan akan memanggil dewan pengawas.

"Nanti kita dalami, akan kita panggil," tutur Iman. (dwia/fdu)