Gerindra: Annas Maamun Sangat Layak Dapatkan Grasi

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Minggu, 08 Des 2019 15:11 WIB
Annas Maamun semasa menjalani pemeriksaan di KPK. (Grandyos Zafna/detikcom)
Annas Maamun semasa menjalani pemeriksaan di KPK. (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta - Juru bicara Partai Gerindra Habiburokhman menilai pemberian grasi terhadap narapidana kasus korupsi Annas Maamun sudah tepat. Dia menyoroti usia Annas yang sudah tua.

"Kalau di kasus Pak Annas Maamun, saya pikir beliau sangat layak mendapatkan grasi dari segi usia, dari segi kesehatan," kata Habiburokhman di Upnormal Coffee Roasters, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Habiburokhman juga merujuk pada Permenkum HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang napi lansia. Dalam aturan itu, penjara untuk lansia diatur agar memiliki toilet duduk hingga tombol emergency.

"Apakah itu bisa berlaku untuk Annas Maamun? Saya pikir kan susah karena setahu saya baru ada 1 LP yang khusus lansia. Apalagi beliau ini juga bukan sekadar lansia tapi usianya juga sudah di atas batas usia di Permenkum HAM itu 60 tahun, nah dia 80 tahun," ujarnya.

Menurutnya, tak mesti ada asumsi pemberian grasi itu karena faktor subjektif. Menurutnya, kondisi Annas yang tak sehat adalah fakta yang tak bisa dikesampingkan.




"Hal-hal seperti itu kan susah. Tidak bisa dinilai karena itu kan asumsi. Kita lihat yang nyata-nyata saja ya. Nyatanya beliau tua, beliau tidak sehat," ucap dia.

Diketahui, Annas dihukum 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Hukuman itu bertambah 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015. Namun, dengan adanya grasi dari Jokowi, hukuman Annas kembali menjadi 6 tahun penjara.

Saat itu Annas dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Annas terbukti menerima USD 166.100 dari pengusaha bernama Gulat Medali Emas Manurung.

Namun ternyata, Annas masih berstatus tersangka kasus lain di KPK. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait RAPBD 2014 dan RAPBD tambahan 2015. (abw/dhn)