Raker Bareng Dinsos, Komisi E DPRD DKI Soroti KJP-Raskin Salah Sasaran

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 07 Des 2019 11:46 WIB
Foto: Raker Komisi E DPRD DKI Jakarta bareng Dinsos (Lisye Sri Rahayu-detikcom)
Foto: Raker Komisi E DPRD DKI Jakarta bareng Dinsos (Lisye Sri Rahayu-detikcom)
Jakarta - Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja (Raker) dengan Dinas Sosial terkait pembahasan dan pendalaman Raperda RAPBD 2020. Salah satu masalah yang disorot adalah program bantuan warga miskin yang salah sasaran.

Salah satu anggota Komisi E, Achmad Nawawi, awalnya mempertanyakan kriteria orang miskin di DKI Jakarta. Menurutnya selama ini terjadi masalah tentang yang dimaksud dengan warga miskin.

"Saya mau nanya sama Kadis apakah tupoksi Dinas Sosial itu termasuk membuat, merancang Pergub kriteria miskin di Jakarta nggak? Karena selama saya menjadi dewan sudah 11 tahun berjalan ini nampaknya di tengah masyarakat itu kacau persoalan tentang miskin itu," ujar Nawawi di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2019).



Nawawi mengatakan di lapangan masih ada bantuan seperti Kartu Jakarta Pintar (JKP) dan beras miskin yang salah sasaran. Dia menyebut, ada pula penerima yang sudah tak lagi tinggal di Jakarta.

"Pertama orang miskin yang berhak mendapatkan KJP, itu ternyata ditemukan di lapangan 9.026 kartu KJP di lapangan jatuh ke tangan orang berada dan kepala dinas sudah mengakui betul itu," kata Nawawi.

"Yang kedua program raskin yang turun ke lapangan yang turun itu ada orang miskin di depan rumah Pak RT berapapun nggak kelihatan tapi yang terdaftar orang yang sudah tidak ada, ada yang sudah meninggal sekian tahun, ada yang pindah ke mana-mana cerai berai, ada yang namanya itu. Tapi orang yang miskin jelas ada tidak terdaftar," imbuh Nawawi.

Nawawi juga menyebut hal yang sama juga terjadi untuk bantuan iuran BPJS. Dia berharap ada Peraturan Gubernur tentang kriteria warga miskin.

"Begitu juga untuk pendataan BPJS juga perlu. Oleh karena itu saya berharap betul bapak Gubernur DKI harus berani membuat Pergub sajalah nggak usah di-Perda-kan ya, tentang kriteria miskin di Jakarta itu kayak apa sebenarnya," tuturnya.

Simak Video "KPAI Yakin Pemprov DKI Takkan Cabut KJP Pelajar Terlibat Demo"


Selanjutnya
Halaman
1 2