Golkar Tak Akan Desak SBY Reshuffle Kabinetnya Lagi

Jakarta - Di saat masyarakat makin menyulut api reshuffle, Partai Golkar justru memadamkannya. Golkar bertekad tidak akan lagi mendesak Presiden SBY merombak menteri-menterinya. Langkah itu diambil untuk mengurangi gonjang-ganjing politik di Tanah Air. Sebenarnya, kata Ketua DPP Partai Golkar Burhanuddin Napitupulu dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung MPR/DPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (18/11/2005), mencopot satu atau dua menteri bukanlah hal yang berat. "Tapi dari kaca mata presiden dan wapres kan masalah ini tidak sederhana. Karena itu kita mau kurangi dulu pertikaian-pertikaian ini," katanya.Partai Golkar pun akan membuat komitmen untuk mendukung penuh pemerintahan SBY-Jusuf Kalla sampai 2009 meski partai terbesar itu tidak mendapat kursi di kabinet. Sayangnya, untuk ini Golkar mengajukan satu syarat. "Presiden harus membuat komitmen bersama dengan Partai Golkar sebagai imbalannya," tegas dia.Apa imbalannya? Ternyata partai berlogo pohon beringin itu ingin dilibatkan presiden dalam setiap menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan dikeluarkan pemerintah. Sebab, saat ini pemerintah tidak menunjukkan ketegasan dalam membuat kebijakan-kebijakan politik."Jadi nanti Golkar bisa menyodorkan hal-hal apa saja yang bisa dimasukkan dalam kebijakan politik itu," ungkapnya.Ia mengaku jika Golkar ditawari kursi di kabinet, maka Golkar bisa saja mengambil semua itu. Sebab partainya memiliki calon di semua bidang."Mau jumlah berapa, tempatnya di mana saja, kami punya kadernya. Tapi kami tidak ingin membuat gonjang-ganjing politik," kilah Burhanuddin. Mengenai penilaian terhadap kinerja menteri, ia berharap presiden bisa menjelaskan parameter apa saja yang digunakan dalam menilai menteri-menterinya untuk menghindari like and dislike.SBY Bebenah DiriSedangkan pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti di tempat yang sama menambahkan, desakan reshuffle muncul dari pernyataan SBY sendiri yang akan melakukan evaluasi terhadap kabinetnya setiap tahun.Namun SBY dan parpol harus berhati-hati jika ingin membuat kontrak politik permanen, sebab bisa dimungkinkan langkah itu membuat demokrasi menjadi rusak. Dan akibatnya sudah bisa dibayangkan."Anggota parlemen dari parpol dilarang kritis terhadap pemerintah hanya karena parpolnya sudah menyatakan mendukung pemerintah. Ini bisa menimbulkan sikap apatis masyarakat yang makin tinggi terhadap parpol," ungkapnya.Karena itu, imbuh dia, sudah saatnya kini SBY berbenah diri. Sebab kabinet apa pun yang dibentuk, kalau gaya manajemen pemerintahan SBY tidak berubah, maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. "Dan kalau pun ingin ganti menteri tidak perlu lagi tes-tes ke Cikeas, cukup SBY memantau keahlian calon tersebut," katanya. (umi/)