MUI Jadi Otoritas Tunggal Penguji Produk Halal, Menag Dinilai Melawan UU

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 15:25 WIB
Gedung MUI (Dok. detikcom)


Dampaknya, kata Mustolih, LPH-LPH yang sudah digagas ataupun sudah beroperasi yang dijalankan oleh masyarakat kampus maupun ormas-ormas Islam tentu akan segera mati. Padahal, sejak terbitnya UUJPH lima tahun silam, mereka sangat antusias untuk berpartisipasi membantu BPJPH.

"Tapi Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 ini justru mengubur mereka," kata Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia itu.

Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menyatakan keputusan itu adalah bentuk diskresi Menteri Agama.

"Itu karena LPH yang ada saat ini dan memiliki pedoman pembiayaan, baru LPPOM MU. Karena bersifat diskresi, KMA ini hanya berlaku sampai diundangkannya peraturan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Aturan itu yang akan dijadikan rujukan bersama seluruh LPH, tidak hanya LPPOM MUI, dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk," kata Sukoso.
Halaman

(asp/rdp)