Masuk Prolegnas 2020, Yuk Baca RUU KUHP Lagi Biar Tak Salah Tafsir

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 09:28 WIB
Menkum HAM dan DPR menyetutujui Prolegnas 2020, salah satunya RUU KUHP (lamhot/detikcom)
Menkum HAM dan DPR menyetutujui Prolegnas 2020, salah satunya RUU KUHP (lamhot/detikcom)
Jakarta - RUU KUHP masuk Prolegnas 2020 dan kemungkinan besar akan disahkan karena sudah disetujui di Tingkat I. RUU KUHP di-carry over dari DPR 2014-2019 sehingga tidak dikaji dari nol agar tidak mengalami pemborosan anggaran.

Dalam catatan detikcom, Jumat (5/12/2019), RUU KUHP mengatur sejumlah pasal yang belum diatur dalam KUHP saat ini. Di mana KUHP saat ini adalah peninggalan penjajah Belanda yang telah berlaku 100 tahun lebih.

Lalu apa saja yang harusnya diatur oleh RUU KUHP? Berikut sejumlah contohnya:

1. Larangan Kumpul Kebo
RUU KUHP melarang setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Nah, siapakah yang dimaksud 'bukan suami atau istrinya'? Dalam penjelasan disebutkan:

1. Laki‑laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;
3. Laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Delik di atas adalah delik aduan. Selama orang tua, anak, suami atau istri tidak melaporkan, maka negara tidak berhak mengusutnya.


2. Penghinaan Presiden
Pasal Penghinaan terhadap Presiden tertuang dalam RUU KUHP, untuk menggantikan KUHP kolonial Belanda. Namun, kebebasan berpendapat untuk mengkritik kebijakan pemerintah, tidak termasuk kategori pengihinaan presiden.

Pasal 218 ayat 1 menyebutkan:
Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

"Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah," demikian bunyi penjelasan RUU KUHP versi 15 September.

Yang dimaksud dengan 'menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri' pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum, termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

"Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM/kemanusiaan), karena 'menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan' (menyerang nilai universal). Oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai rechtsdelict, intrinsically wrong, mala perse dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara," ujarnya.

Pasal 218 ayat 2 juga menegaskan tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

"Dalam ketentuan ini dimaksud dengan 'dilakukan untuk kepentingan umum' adalah melindungi kepentingan masyarakat banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi," katanya.

Untuk mencegah kesewenang-wenangan negara, maka delik Penghinaan Presiden bukan delik biasa. Pasal ini dikategorikan sebagai delik aduan. Pengaduan itu dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden.

"Yang dimaksud 'Kuasa Presiden atau Wakil Presiden' dalam ketentuan ini adalah pejabat atau seseorang yang ditunjuk oleh Presiden atau Wakil Presiden," kata penjelasan RUU KUHP.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3