YLBHI Minta Mahfud Md Bikin Kebijakan Hukum, Bukan Cuma Komentar

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 06 Des 2019 08:48 WIB
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (Antara Foto)
Foto: Menko Polhukam Mahfud Md (Antara Foto)
Jakarta - Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur meminta Menko Polhukam Mahfud Md membuat kebijakan hukum atas apa yang dia sering keluhkan. Sebab, Mahfud Md bukan lagi orang yang di luar pemerintahan yang mengomentari pemerintah, tetapi sudah menjadi pejabat pemerintah itu sendiri.

Salah satu yang dikomentari Mahfud adalah soal hukum yang kini menjadi industri hukum, yaitu membuat orang yang tidak salah menjadi salah.

"Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mau mengeluarkan kebijakan apa? Kalau cuma komentar ya itu sama saja dengan warga biasa," kata Isnur kepada wartawan, Jumat (5/12/2019).

Menurut Isnur, apa yang disampaikan oleh Mahfud Md adalah rahasia umum. Terutama dirasakan oleh masyarakat kecil. Oleh sebab itu, sudah saatnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam bekerja mengurai masalah itu.

"Hukum justru jadi alat mengkriminalisasi warga yang kritis dan memperjuangkan ruang hidupnya. Sudah jadi rahasia umum orang yang berurusan dengan hukum diperas dan diperdaya," tutur Isnur.

Salah satu menghilangkan 'industri hukum' harussnya dengan menguatkan KPK, bukan melemahkannya. Sebab KPK yang selama ini berani menangkap aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan polisi.

"KPK sebagai pengawas aparat yang selama ini banyak nangkap hakim, jaksa dan polisi harus dikembalikan kuat seperti semula. Segera kembalikan ke UU lama," cetus Isnur.

Langkah lain yaitu merombak UU yang ada terkait sistem peradilan. Sehingga, Menko Polhukam bekerja dengan kebijakan, bukan komentar semata.

"Atur dan reformasi total KUHAP, UU Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Misalnya segera sepakati dan sahkan RUU Jabatan Hakim," tutur Isnur.

Pernyataan Mahfud Md itu disampaikan saat membuka Rakernas Kejaksaan Agung di Cianjur, Jawa Barat. Mahfud menyebut dalam praktiknya banyak ditemukan penegakan hukum yang salah atau industri hukum di mana orang sudah benar dibuat peraturan agar jadi orang salah.

"Lalu yang kedua yang lebih teknis ini mari kita menengakkan hukum dengan baik yang memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan. Ini penting karena di dalam praktek itu di dunia penegakan hukum itu sekarang banyak industri hukum bukan hukum industri, tapi industri hukum," kata Mahfud Md.




Tonton juga video YLBHI Soal Perppu KPK: Kita Bela Pemberantasan Korupsi:

[Gambas:Video 20detik]



(asp/haf)