Mensesneg Minta Kabinet Jokowi Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Mensesneg Minta Kabinet Jokowi Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Andhika Prasetia - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 16:52 WIB
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman (Andhika/detikcom)
Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno disebut sudah meminta jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin melaporkan harta kekayaan ke KPK. Masalah ini sebelumnya pernah diingatkan pimpinan KPK.

"Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen, dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Saya sudah, karena saya sudah tiap tahun sebagai Komisaris Utama di BUMN, jadi tidak ada masalah saya," ujar jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).


Masih adanya penyelenggara negara yang belum menyetor LHKPN, kata Fadjroel, karena baru pertama masuk kabinet dan berlatar belakang swasta. Namun Fadjroel meyakini jajaran kabinet Jokowi segera merampungkan urusan LHKPN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang lain kan baru, sebagian besar dari swasta. Jadi mereka diberi waktu. Saya saja waktu awal memang panjang. Mungkin perlu waktu sekadar satu bulan karena lebih detail daripada laporan pajak. Mudah-mudahan mereka bisa secepatnya," ujarnya.



Fadjroel menambahkan, pihak Sekretariat Negara membantu urusan pelaporan LHKPN. Para stafsus Jokowi juga akan menyetor LHKPN bagi yang belum.

"Harus dong segera, semuanya saya lihat berjanji Januari selesai. Karena sebulan lah, perlu sebulan. Lebih banyak detailnya dibanding laporan pajak. Tapi sebenernya gampang banget kok," ucap Fadjroel.


KPK sebelumnya meminta jajaran Kabinet Jokowi, yang belum melapor, tidak mencari-cari alasan. KPK menegaskan tidak ada alasan sulit dalam pelaporan itu.

"LHKPN bahkan bisa dikerjakan oleh staf, anak atau Istri asal terbuka, apa yang mau dilaporkan memang miliknya yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan susah atau ruwet. Apalagi kalau sadar bahwa LHKPN itu ada dasar hukumnya, ada Undang-Undangnya (UU). Jadi tidak ada alasan tidak tahu UU-nya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (2/12/2019) malam.
Halaman 2 dari 2
(dkp/idh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads