"Dari Mensesneg sudah meminta kepada semua menteri, wamen, dan juga meminta kepada stafsus presiden untuk menyelesaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Saya sudah, karena saya sudah tiap tahun sebagai Komisaris Utama di BUMN, jadi tidak ada masalah saya," ujar jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).
Masih adanya penyelenggara negara yang belum menyetor LHKPN, kata Fadjroel, karena baru pertama masuk kabinet dan berlatar belakang swasta. Namun Fadjroel meyakini jajaran kabinet Jokowi segera merampungkan urusan LHKPN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadjroel menambahkan, pihak Sekretariat Negara membantu urusan pelaporan LHKPN. Para stafsus Jokowi juga akan menyetor LHKPN bagi yang belum.
"Harus dong segera, semuanya saya lihat berjanji Januari selesai. Karena sebulan lah, perlu sebulan. Lebih banyak detailnya dibanding laporan pajak. Tapi sebenernya gampang banget kok," ucap Fadjroel.
KPK sebelumnya meminta jajaran Kabinet Jokowi, yang belum melapor, tidak mencari-cari alasan. KPK menegaskan tidak ada alasan sulit dalam pelaporan itu.
"LHKPN bahkan bisa dikerjakan oleh staf, anak atau Istri asal terbuka, apa yang mau dilaporkan memang miliknya yang bersangkutan. Jadi tidak ada alasan susah atau ruwet. Apalagi kalau sadar bahwa LHKPN itu ada dasar hukumnya, ada Undang-Undangnya (UU). Jadi tidak ada alasan tidak tahu UU-nya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (2/12/2019) malam.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini