Kemendagri Bicara Pentingnya Omnibus Law Daerah di Raker F-PKS

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 05 Des 2019 11:29 WIB
Diskusi di Raker F-PKS (Foto: Lisye/detikcom)
Diskusi di Raker F-PKS (Foto: Lisye/detikcom)
Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bicara soal pentingnya omnibus law daerah. Menurut Kemendagri, gagasan omnibus law di daerah haruslah menjadi perhatian pemerintah daerah.

"Hari ini yang sedang berkembang terutama di kami di tingkat pusat dan patut menjadi perhatian di provinsi adalah gagasan tentang omnibus law, ini yang saya kira berkorelasi dengan tugas dan fungsi DPRD. Kami berpikiran di daerah pun ada omnibus law," ujar Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam diskusi di rapat kerja Pimpinan Fraksi PKS se-Indonesia, di Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2019).



Bahtiar mengatakan pentingnya menyederhanakan perda-perda yang ada. Apalagi, kata dia, perda yang menghambat investasi.

"Jadi perda yang menghambat investasi, menghambat perizinan ya digabung saja. Jadi mungkin ada 10, 20 perda yang selama ini kita produksi yang sejatinya bisa di satukan, ya disatukan saja, karena pak camat, pak desa ndak sempat baca perda itu karena banyak kali perda itu. Terlalu tebal, banyak pengaturan tapi tidak mengatur," kata dia.

Bahtiar kemudian mencontohkan dalam perencanaan anggaran dalam melakukan fungsi legislasi. Menurutnya anggaran legislasi masih terfokus kepada jumlah judul yang diajukan.

"Mengapa demikian? Ada permasalahan, ini paham Fraksi PKS yang pertama mengurusi keuangan negara. Ada persoalan kita dalam perencanaan anggaran karena alokasi program kegiatan untuk DPR RI dan DPRD kab/kota khususnya dalam melakukan fungsi legislasi hitungnya itu adalah berdasarkan jumlah usulan produk legislasi," ucapnya.

"Misalnya kalau saya usulkan satu perda, misalnya nilai anggarannya dihitung misalnya Rp 500 juta, kalau saya usulkan 10 judul perda maka Rp 500 juta kali 10, begitu juga di DPR RI. Akhirnya kita berkreasi bersama pemerintah cari judul undang-undang atau cari judul perda, padahal masalahnya adalah dalam sistem perencanaan anggaran program yang diatur oleh Kementerian Keuangan yang dihitung itu jumlah judulnya sama dengan jumlah uang yang diikuti," imbuh Bahtiar.

Selanjutnya
Halaman
1 2