Ada Posisi Baru di Struktur Pengurus Golkar Periode 2019-2024?

Politikus Golkar Melchias Marcus Mekeng (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Menengok pandangan umum para pemilik suara di Munas Golkar, Airlangga Hartarto kuat kemungkinan terpilih kembali menjadi ketum Golkar untuk periode 2019-2024. Bagaimana dengan susunan pengurus Golkar ke depan?

Dalam Munas Golkar X di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2019), sejumlah pengurus DPD dari beberapa provinsi menyuarakan agar Airlangga menjadi formatur tunggal. Ini artinya Airlangga diberi hak penuh dalam menyusun susunan DPP Golkar.

"Nanti masih ada dialog, bisa ada formatur, bisa juga formatur tunggal menyerahkan kepada dia untuk membentuk kabinet. Misalnya kan kalau logika kabinet itu dibentuk oleh yang ini, jangan sampai kabinet dipaksakan dengan segala macam, terus akhirnya dia tidak bisa ini," kata ketua penyelenggara Munas Golkar, Melchias Marcus Mekeng, di sela-sela Munas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mekeng menyebut pengurus Golkar tingkat I dan II juga menentukan sendiri kepengurusannya. Ini dinilai bisa dan tepat jika diterapkan dalam hal penyusunan DPP.

"Di provinsi kan dia menentukan diri sendiri, kabupaten juga menentukan diri sendiri. Nah, di DPP kenapa kabupaten/provinsi mesti ikut," jelas Mekeng.

Beredar isu yang belum terkonfirmasi terkait akan ada posisi Waketum Golkar di kepengurusan yang baru. Mekeng menjawab isu ini.

"Kan ketua, ada ketua harian, jika diperlukan wakil-wakil ketua umum, minimum 2 atau bisa lebih. Itu tergantung dari kebutuhan," sebut Mekeng.

Akan tetapi, menurut Mekeng, posisi Waketum sudah diatur di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar. Menurutnya, 'waketum' hanya soal penamaan.

"Itu ada di rancangan AD/ART kan. Itu cuma nama aja. Ketua korbid kan sama seperti wakil ketua umum," sebut Mekeng.

Halaman 1 2

Selanjutnya