Minta FPI Ubah soal 'Khilafah Islamiyah', PKPI: Tak Ada Celah Negosiasi

Jakarta - PKPI merasa heran mengapa FPI menyedot banyak perhatian soal pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di antara ribuan ormas lain. PKPI meminta pemerintah tak menghabiskan energi untuk mengurusi FPI.

"Tidak perlu kita habiskan energi dan waktu terlalu banyak untuk FPI. Ngapain ngurusin FPI terus? Ada ratusan ribu ormas lain yang perlu kita urus," kata Ketua Umum PKPI Diaz Hendropriyono dalam keterangannya, Rabu (4/12/2019).

Baca juga: Jokowi soal SKT FPI: Urusan Menteri, Masa Sampai Presiden

Diaz meminta FPI menyudahi polemik dan mengubah kalimat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat soal 'khilafah islamiyah'. Diaz menyebut tak ada celah negosiasi jika FPI menolak mengubah kalimat tersebut.

"Selesaikan polemik ini. Minta mereka untuk mengubah AD/ART agar dapat dimasukkan Pancasila dan dibuang kata-kata 'khilafah islamiyah'. Jika tidak, say no to FPI. Tidak ada celah untuk negosiasi. Titik," tegas Diaz.

Baca juga: Jokowi soal SKT FPI: Urusan Menteri, Masa Sampai Presiden

Diaz mengatakan PKPI mendukung pemerintah untuk bersikap tegas terhadap FPI. Diaz juga meminta FPI menghormati apa pun keputusan pemerintah.

"FPI pun harus menghormati keputusan yang diambil pemerintah dan baik diberikan SKT ataupun tidak harus tetap menghormati koridor-koridor yang disepakati bersama dalam naungan NKRI. Ya tidak terdaftar (sebagai organisasi) pun kan anggotanya tetap warga negara RI. Ya (kalau warga negara) harus tetap taat hukum positif di negeri ini," pungkasnya. (azr/idn)