Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman menilai Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Majelis Taklim mengandung nuansa Orde Baru. Soalnya, pemerintah terlalu mencampuri urusan berserikat dan berkumpul dalam bidang keagamaan.

"Jadi, melihat apa yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi sebuah kebijakan yang terlalu berlebihan dan ini mengingatkan kita kepada dulu ya, zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru kan juga fenomenanya sama seperti ini," kata Sohibul.

Baca juga: Tommy Soeharto Temui Presiden PKS Sore Ini, Solidkan Oposisi?

Dia berbicara usai pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) malam. Keduanya juga sempat membicarakan soal PMA Nomor 29 Tahun 2019 itu.

"Sebagai bangsa, kita jangan terjebak bolak-balik oleh apa yang dulu pernah kita lakukan itu, kesalahan masa lalu kita (zaman Orba) ke situ. Jadi kita melihat apa yang diputuskan oleh pemerintah hari ini, ya tentu kami kritisi karena ini sesuatu yang tak proporsional," kata Sohibul.

Baca juga: Majelis Taklim, Wajib Daftar tapi Tanpa Sanksi

Menurutnya, PMA itu terlalu mengintervensi aktivitas sosial keagamaan masyarakat. Dia berharap pemerintah mampu mengakhiri kontroversi ini dengan baik.