Islamic Development Bank (IsDB) mendekati Indonesia di konvensi perubahan iklim (COP25) di Madrid, Spanyol. Indonesia dipandang memiliki kapasitas pengembangan (capacity building) dan mampu membantu negara-negara selatan (south countries).
"Jadi mereka mendekati Indonesia karena Indonesia dipandang sudah saatnya memiliki capasity yang lebih untuk mendukung south cooperations," kata Direktur Mobilisasi Sumberdaya Sektoral dan Regional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekaligus Ketua Negosiator Capacity Building RI, Wahyu Marjaka di Madrid, Spanyol, Rabu (3/12/2019).
Dalam pertemuan itu, Wahyu mengatakan, IsDB juga ingin menjembatani kerja sama sama Indonesia dengan negara-negara selatan.
"Khususnya, bahwa mereka Islamic Development Bank mempunyai kapasitas untuk fasilitasi beberapa kerja sama yang bisa dikembangkan dari Indonesia, sebagai contohnya Indonesia sharing knowledge technology untuk melihat capaity building, contohnya di forestry, capacity building, ke negara-negara yang lebih membutuhkan dan fasilitas itu akan bisa dilaksanakan oleh IsDB," papar Wahyu.
Tawaran kerja sama ini disambut baik oleh delegasi Indonesia. Indonesia menunggu informasi lebih lanjut dari IsBD terkait tawaran kerja sama itu.
"Kita menyambut baik tawaran dari IsDB kemudian kita juga akan mendapatkan informasi lebih lanjut terkait bentuk kerja samanya dan scooping setelah mereka melakukan komunikasi melalui database," imbuhnya.
Wahyu memandang, tawaran kerja sama itu sangat positif bagi Indonesia, sehingga Indonesia bisa mengembangkan kapasitas untuk membantu negara-negara selatan.
"Saya belum melihat adanya bargaining tertentu dari Islamic Development Bank tetapi saya justru melihatnya posotif sekali, karena ini saatnya Indonesia sebagai bagian dari negara G-20 sudah seharusnya mentransfer kapasitas kita ke negara negara yang lebih membutuhkan," terangnya.
"Dan menurut mereka, Indonesia dipandang sudah mampu, sudah sangat posotif untuk mendukung kerja sama dengan selatan-selatan," sambungnya.
IsDB sendiri sebelumnya telah memiliki pemetaan di Indonesia terkait sejumlah bidang. Kerja sama terkait isu perubahan iklim sendiri baru dijajaki oleh IsDB.
"Mereka sudah punya map di Indonesia, tetapi berhubungan dengan Bapenas, tetapi belum memasukkan isu climate change. Nah isu climate change itu merka datang kepada kita untuk menggali seperti apa, if its possible, kita akan bisa memberikan kapasitas kita ke negara lain yang lebih membutuhkan," paparnya.
Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Teguh Rahardja menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengembangkan kerja sama dengan negara-negara selatan. Kementerian LHK sendiri telah menandatangani nota kesepahaman dengan Fiji dan Timor Leste dalam mengelola risiko bencana alam.
"Kemudian dengan Timor Leste, bahkan minggu lalu menyelenggarakan training workshop di grup staf dan pejabat Fiji dan Timor Leste yang diselenggarakan di Jogja dan Solo, ini terkait dengan bagaimana mengelola risiko tanah longsor dan pengembangan tree improvement, pemulihan pohon supaya meningkatkan berproduktivitas," tutur Teguh.
Dalam upaya pengembangan kapasitas, Indonesia telah memiliki International Trophical Particle Peatlands Center (ITCP) di Bogor dan Regional Capacity Center for Crisis (RCCC) dalam pengelolaan lingkungan.
Tawaran kerja sama dalam bidang lingkungan itu sendiri telah dilaksanakan, di antaranya berupa pelatihan-pelatihan. Para pihak juga telah menyiapkan anggaran untuk proyek tersebut.
"Anggarannya sudah mereka siapkan, biasanya dalam bentuk grand itu bisa sampai ke 2 juta USD, tetapi mereka juga sampaikan ada proyek-proyek yang sudah berjalan yang nilainya mencapai 20 juta USD sampai 40 juta USD. Nah itu yang digunakan mekanisme loan, yang istilahnya untuk hard element progression misalnya membangun laboratorium," sambungnya.
"Jadi mereka tidak hanya menawarkan bantuan tetapi juga lebih mengharapkan bantuan dari Indonesia, misalnya Gabon itu sudah mendekati ke pihak IDB mengharapkan Indonesia untuk memberikan pelatihan-pelatihan mengenai sertifikasi legalitas kayu, mereka sudah tahu bahwa kita satu satunya negara yang diakui kayunya di Uni Eropa," katanya.