"Merupakan kewajiban kami sebagai pejabat publik untuk melaporkan kekayaan kami. Dan akan kami laporkan paling lambat bulan Januari 2020," kata Stafsus bidang urusan Papua, Gracia Billy Mambrasar saat dihubungi, Selasa (3/12/2019).
Hal yang sama juga diungkapkan Stafsus bidang disabilitas atau Jubir bidang sosial, Angkie Yudistia, dia mengatakan saat ini dirinya tengah menyiapkan rincian harta kekayaanya. Dia pun menyebut rencananya akan melaporkan hartanya di bulan ini.
Sementara itu, Stafsus Presiden bidang hukum Dini Shanti Purwono mengungkapkan salah stau persyaratan bekerja dan mendapat akses menjadi Stafsus adalah menyetor LHKPN. Menurutnya, dalam waktu dekat ini seluruh Stafsus yang dulunya swasta akan segera menyetor LHKPN.
"nggak ada masalah kok, kita stafsus tanpa ada imbauan dari presiden kita tahu kok bahwa salah satu kewajiban kita adalah menyampaikan LHKPN. Itu kan menjadi persyaratan normatif dari Setkab (Selretariat Kabinet) ya, karena kami direkrut prosesnya melalui Setkab," ujar Dini.
Simak Video "KPK Tunggu 6 Menteri dan Wamen Yang Belum Lapor LHKPN"
