Menkeu Kesal Ada Kepala Kantor Pajak Jadi Mafia, KPK Siap Bantu Benahi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 03 Des 2019 23:12 WIB
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)


Febri kemudian menyinggung kasus korupsi di sektor pajak yang melibatkan kepala kantor pajak dengan PT WAE. Ia menyebut dalam kasus itu ada kongkalikong para oknum petugas pajak untuk menurunkan kewajiban pajak.

"Dalam kasus pajak PT WAE misalnya, hari ini juga kami periksa. Di sana kan kelihatan ya bagaimana kongkalikong para oknum petugas pajak itu untuk menurunkan kewajiban pajak," katanya.



Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati kesal lantaran masih ada kepala kantor pajak yang menjadi mafia korupsi. Padahal dirinya sudah melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah praktik korupsi sejak 15 tahun lalu.

"Kita masih lihat beberapa yang fail. Ada di kantor pelayanan pajak yang masih terjadi korupsi, ada yang sifatnya case, account representatives, petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua extreme case itu," kata Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Selasa (3/12).



Sri Mulyani mengungkapkan belum semua kantor atau unit vertikal DJP berhasil bebas dari tindak korupsi. Tercatat dari 350 kantor pelayanan pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, baru 87 yang mendapatkan gelar wilayah bebas korupsi (WBK) dan 19 kantor mendapatkan gelar wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), padahal Kementerian Keuangan sudah menerapkan kebijakan itu sejak 2015.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga kesal lantaran masih ada kegiatan korupsi di Kementerian Keuangan. Bahkan, gara-gara satu pelaku, citra buruk akan diterima oleh seluruh anak buah dan instansinya.
Halaman

(ibh/idn)