Dituding Urug Salah Satu Makam, Ini Respons Pemkot Semarang

Faidah Umu Sofuroh - detikNews
Selasa, 03 Des 2019 16:30 WIB
Foto: Pemkot Semarang
Foto: Pemkot Semarang
Jakarta - Pemerintah Kota Semarang menyatakan secara tegas meminta permohonan maaf Edhie Prayitno Ige atas tulisannya yang dinilai berisi berita bohong dan menyesatkan. Permohonan maaf itu diminta karena sebuah tulisannya berjudul 'Surat Terbuka Ahli Waris Makam yang Diurug Pemkot Semarang' pada salah satu situs di internet.

Dalam tulisannya, Edhie menyebutkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang telah mengurug makam isterinya. Tak hanya itu, melalui tulisannya Edhie juga menceritakan seakan-akan ada buldozer yang melintas di atas makam isterinya tersebut. Terkait isi dari tulisan tersebut, Humas Pemkot Semarang pun menyatakan jika hal tersebut tidak benar.

Perwakilan Humas Pemkot Semarang, Gumelar menuturkan jika kondisi lapangan yang sebenarnya dan keterangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertolak belakang dengan yang digambarkan dalam tulisan milik Edhie Prayitno Ige.


"Memang ada proses pengurugan di area TPU, tapi menurut DPKP hanya sebatas pada lahan kosong yang belum ada nisannya," tutur Gumelar dalam keterangan tertulis, Selasa (3/12/2019).

"Fakta ini sangat bertolak belakang dengan yang dituliskan, apalagi ada ketengan foto menyebut 'kondisi makam sebelum diurug', yang mana memang tidak diurug," tegasnya.

Untuk itulah, Humas Pemkot Semarang menuntut Edhie Prayitno Ige selaku penulis di website tersebut untuk secara terbuka melakukan permohonan maaf atas tulisan yang dibuatnya.

Pasalnya, tulisan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi buruk terhadap Pemkot Semarang, atas tindakan yang tidak dilakukan. Gumelar berharap permohonan maaf tersebut secara resmi disampaikan dalam website tersebut kembali dan juga melalui sosial media, yang juga digunakan dalam menyebarkan konten tersebut.

Lebih jauh jika permohonan permintaan maaf tersebut tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka terkait tulisan tersebut akan diproses sesuai Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE disebutkan larangan untuk peyebaran informasi yang mengakibatkan pencemaran nama baik. Meskipun yang bersangkutan berprofesi sebagai jurnalis, tapi dinilai saat melakukan penulisan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnalis dan berada di luar wilayah pers, sehingga tidak dilindungi oleh UU Pers. (akn/ega)