Wamenag: Tidak Ada Sanksi Bagi Majelis Taklim yang Tidak Mau Mendaftar

Jakarta - Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim jadi perbincangan karena pemerintah dinilai mewajibkan majelis taklim untuk mendaftar. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menegaskan, tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar.

Zainut menjelaskan, masyarakat tidak perlu resah dengan adanya PMA tentang Majelis Taklim. Menurutnya semangat dari PMA ini adalah untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan database registrasi Kemenag. Ini penting agar masyarakat mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim dan Kemenag memiliki data majelis taklim dengan baik.

Baca juga: Kontroversi Menag Fachrul Atur Majelis Taklim

Terdaftarnya majelis taklim, lanjut Zainut akan memudahkan Kemenag dalam melakukan koordinasi dan pembinaan. Pembinaan yang dimaksudkan adalah memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah dan lain sebagainya.

Pembinaan termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. Untuk keperluan tersebut, Zainut mengatakan PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukumnya. Karena itu, perlu ada database bagi Kemenag untuk mengetahui majelis taklim yang sudah terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6 ayat (1) PMA Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim mengatur bahwa majelis taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama.
Menurut Zainut Kemenag senagaja menggunakan diksi "harus", bukan "wajib" karena kata harus sifatnya lebih ke administratif, sedangkan "wajib" berdampak sanksi.

"Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," tegas Zainut.

PMA ini menurut Zainut juga bisa menjadi panduan masyarakat saat akan membentuk majelis taklim. Misalnya, salah satu persyaratan untuk mendirikan majelis taklim adalah jamaah. Dalam regulasi ini diatur jumlahnya minimal 15 orang.

Baca juga: Ma'ruf Dukung Kemenag Data Majelis Taklim: Jangan Sampai Radikal

"Hal ini supaya majelis taklim yang dibentuk itu benar-benar ada jamaahnya, semakin banyak jemaahnya tentu semakin baik. Selain jamaah, persyaratan lainnya adalah ustaz, pengurus, sarana tempat/ domisili, dan materi. Semuanya dijelaskan dalam PMA ini sebagai pedoman publik," jelas Zainut.

"Jadi, PMA ini lebih ke arah memberikan fasilitasi dan untuk memudahkan koordinasi dalam pembinaan majelis taklim. Bukan bentuk intervensi negara dalam pengertian negatif tetapi justru untuk menguatkan peran, fungsi dan keberadaan majelis taklim," sambungnya.

Simak Video "Kontroversi Menag Fachrul Atur Majelis Taklim"

[Gambas:Video 20detik]

(hri/fjp)