Fraksi PDIP Tetap 'Ngotot' Anggaran TGUPP Anies Rp 19,8 M Dicoret

Jakarta - Anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tetap masuk di Kebijakan Umum Anggaran (KUA-PPAS) Pemprov DKI Jakarta 2020. Fraksi PDIP DPRD DKI tetap menginginkan agar anggaran TGUPP Rp 19,8 miliar itu dicoret.

"Kalau PDIP sejak awal kita minta kepada Pak Anies (Gubernur DKI Anies Baswedan) untuk men-drop alokasi anggaran TGUPP. Kalau toh Anies masih membutuhkan TGUPP, silakan menggunakan dana operasional (gubernur)," kata Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Sempat Disorot, Anggaran TGUPP Masih Masuk KUA-PPAS DKI Rp 19,8 Miliar

Gembong menjelaskan anggaran TGUPP nantinya tetap akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Dia memastikan bahwa Fraksi PDIP akan berupaya agar anggaran TGUPP tidak dianggarkan.

"Kalau toh tetap masuk, nanti kan itu kembali ke komisi lagi. Kembali ke komisi, kemudian dibahas di Banggar lagi," jelasnya.

"Insyaallah nggak akan lolos, insyaallah nggak akan loloslah TGUPP," imbuh Gembong.

Gembong kemudian menjelaskan alasan Fraksi PDIP ngotot agar anggaran TGUPP tidak disahkan. Selain soal manfaat, dia juga menyinggung imbas TGUPP terhadap kinerja dinas-dinas.

Baca juga: DPRD DKI Bakal Evaluasi TGUPP Anies Secara Menyeluruh

"Ini kan soal asas manfaat mas. Persoalan hanya asas manfaat. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu harus bermanfaat bagi kepentingan warga Jakarta. Bukan soal yang lain-lain. Hanya sebatas itu," ujar Gembong.

"Yang lebih fatal lagi, TGUPP itu mengganggu kinerja OPD (organisasi perangkat daerah), itu yang paling parah. Kepala-kepala dinas kan lebih takut TGUPP daripada anggota Dewan. Karena siapapun yang dekat dengan Gubernur pasti menakutkan, kan begitu. Jangankan TGUPP, sopir aja kan ditakutin, kalau sopirnya Pak Gubernur," sambung anggota Komisi A DPRD DKI itu.

Simak Video "Viral Staf TGUPP Dinilai Bentak Seniman di TIM, Ternyata Deputi Gubernur"




Sementara, Fraksi PSI DPRD DKI akan meminta penjelasan Pemprov DKI terkait hasil kerja TGUPP. PSI ingin anggaran yang tidak berdampak positif untuk warga Jakarta dialihkan saja.

"Fase pembahasan selanjutnya adalah RAPBD. Kami akan minta jelaskan apa saja hasil kerja dan siapa saja yang benar-benar bekerja. Anggaran masih bisa dikurangi atau bahkan ditambah pada fase pembahasan nanti," sebut Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Idris Ahmad saat dimintai tanggapan terpisah.

"Prinsipnya kalau ada anggaran tidak berdampak, kami akan minta alihkan saja untuk hal-hal prioritas seperti program kesejahteraan, penanganan macet atau pengendalian banjir," sambung dia.

Baca juga: Muncul Anggaran Aneh, Ketua DPRD DKI Pertanyakan Peran TGUPP

Sebelumnya, dalam pembahasan KUA-PPAS DKI 2020, anggaran TGUPP sempat didiskusikan agar dihapus atau dipertahankan. Namun, setelah KUA-PPAS diketuk, TGUPP masih tetap dianggarkan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Di Banggar enggak dicolek-colek (dibahas) kok. Masih tetap sama," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, saat dihubungi, Senin (2/1). (zak/abw)