Ma'ruf Dukung SKB Tangkal Radikalisme di ASN: Untuk Pengawasan

Ma'ruf Dukung SKB Tangkal Radikalisme di ASN: Untuk Pengawasan

Muhammad Fida Ul Haq - detikNews
Senin, 02 Des 2019 22:54 WIB
Foto: Wapres Maruf Amin (Fida-detikcom)
Foto: Wapres Ma'ruf Amin (Fida-detikcom)
Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur sinergi 6 kementerian dan 5 lembaga untuk menangkal radikalisme di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Ma'ruf mengatakan SKB tersebut juga bisa mengawasi ASN dari radikalisme.

"Saya kira supaya jangan ada ASN yang terpapar. Andaikata diketahui ada yang terpapar, perlu adanya upaya untuk deradikalisasi. Jadi itu pengawasan juga. Jadi nggak ada masalah," kata Ma'ruf di Hotel Sahid, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).


Terkait postingan viral mengenai polisi masjid, Ma'ruf menuturkan masjid memang perlu diawasi dari ujaran kebencian. Namun bukan berarti harus ada polisi masjid.

"Karena itu maka perlu adanya semacam pada masjid-masjid itu diberikan pengertian lah. Bukan diawasi begitu. Ada polisi masjid, ndak bukan begitu," jelas Ma'ruf.

Ma'ruf menyebut perlu ada bimbingan ke masjid-masjid. Penyampaian khutbah di masjid, menurut Ma'ruf, jangan sampai membuat narasi kebencian.

"Perlu adanya bimbingan, pada masjid, supaya masjid-masjid itu tahu. Jangan sampai ada narasi-narasi, penyampaian khotbah-khotbah, dakwah-dakwah yang menimbulkan permusuhan," jelasnya.

Sebelumnya, mengutip situs resmi Kementerian Agama (Kemenag), SKB ini mengatur tentang sinergitas kementerian dan lembaga dalam rangka penanganan tindakan radikalisme ASN. Sekjen Kemenag M Nur Kholis mengatakan berdasarkan SKB, dibentuk tim satuan tugas lintas kementerian dan lembaga yang bertugas menerima laporan, menindaklanjuti, dan memberikan rekomendasi penanganan kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait dengan tembusan ke KemenpanRB, Kemendagri, BKN, dan Komisi ASN.

"Tindakan radikalisme itu sendiri mencakup intoleransi, anti ideologi Pancasila, anti NKRI, dan perbuatan yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa," kata Sekjen Kemenag M Nur Kholis.
Selanjutnya
Halaman
1 2