Soroti Impunitas Polri, PP Muhammadiyah Minta Reformasi UU Kepolisian

Jakarta - PP Muhammadiyah menilai negara perlu mengambil kebijakan terkait impunitas dalam kepolisian dengan mereformasi Undang-Undang Kepolisian Tahun 2002. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo menyebut dalam sejumlah kasus polisi hanya ditindak secara kode etik, tanpa adanya penegakan hukum.

"Tentu dalam hal ini perlu dipikirkan untuk melakukan reformasi terhadap UU Kepolisian RI. Saya kira, UU 2002 tentang kepolisian itu belum secara utuh mengatur tentang demokratisasi polisi sebagaimana yang dikembangkan oleh PBB, banyak konsep, tapi aturannya belum," ujar Trisno di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).

Baca juga: Temuan KontraS: Ada 1.384 Kasus Pelanggaran Kebebasan Berekspresi di 2019

Trisno menyampaikan itu dalam konferensi pers kasus Randy dan Yusuf, dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) pada saat demo ricuh di Kendari. Trisno mengatakan Polri perlu mendorong dan memperhatikan tentang HAM.

"Meskipun pihak kepolisian selalu menyampaikan bahwa mereka punya peraturan terhadap bagaimana polisi menghargai HAM, tapi fakta menunjukkan, apalagi peristiwa-peristiwa di Mei 2019, ini banyak sekali yang dilanggar oleh pihak kepolisian," katanya.

"Dalam hal ini, menanggapi masyarakat atau mahasiswa yang menyampaikan pendapat, tentu tidak bisa didekati dengan cara-cara penggunaan kekerasan yang tanpa terukur atau prosedur yang tepat," sambungnya.