.webp)
"Khusus buat isu tersebut yang mana tindakan dominannya, yaitu pembubaran. Setelah diselidiki lebih dalam lagi, aktor utama pelanggaran itu adalah aparat kepolisian," ujar Rivan di kantor Dakwah PP Muhammadiyah, Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu yang kita datangi adalah Unpad, dan di Unpad itu sempat salah satu jurusan mengancam bahwa kalau ada mahasiswanya yang turun ke jalan pada 23-30 September diancam nilai E," katanya.
Tonton juga Pemerintah Disarankan Keluarkan Status Untuk Orang Hilang Secara Paksa :
Dia menyebut polisi kerap gagal menangani aksi massa dalam jumlah besar. Hal tersebut, kata Rivan, setidaknya terjadi dalam 3 aksi massa.
"Konteks 3 aksi massa dalam pemantauan KontraS selama ini polisi kerap gagal dalam menangani aksi massa dalam jumlah besar. Jadi 23-30 September sebetulnya mungkin hanya ekor. Kalau dilihat sebelumnya ada contohnya May Day, 21-23 Mei, dan prosesnya kurang-lebih sama," katanya.
KontraS, menurutnya, telah menyerahkan laporan itu ke pihak Kepolisian sebagai bahan evaluasi untuk mencari solusi. Dia berharap ada evaluasi soal pemahaman diskresi agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Kedua membangun sistem deteksi dini menyalahgunakan wewenang dalam penanganan aksi besar," katanya.
Ketiga, lanjut dia, evaluasi antar-satuan tingkatan yang harus berjalan. Rivan menilai perbaikan antar-satuan tingkatan itu harus dimulai dari internal kepolisian untuk membangun akuntabilitas dari satuan tingkatan yang selama ini tidak pernah berjalan.
"Terakhir evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dari lembaga eksternal, Kompolnas sejauh ini tidak menggunakan kewenangannya secara baik. Misalkan mengusulkan atau berinisiatif melakukan gelar perkara sendiri kemudian mengusulkan bahwa tindakan tertentu tidak bisa berhenti hanya tindakan etik semata," pungkasnya.
Halaman 2 dari 2
