KPU Usul 11 Poin Revisi PKPU: Perlindungan Hak Pilih-Keterbukaan Data

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 02 Des 2019 16:25 WIB
Komisi II DPR dan KPU rapat bersama. Salah satunya membahas revisi PKPU (Nur Azizah/detikcom)
Komisi II DPR dan KPU rapat bersama. Salah satunya membahas revisi PKPU (Nur Azizah/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas soal pemutakhiran data pemilih dalam rapat bersama Komisi II DPR RI. Ada 11 isu strategis yang diusulkan KPU untuk direvisi dalam PKPU.

"Jadi ada beberapa hal yang diusulkan untuk dilakukan revisi atau perbaikan atas PKPU Nomor 2 tahun 2017. Akan ada 11 isu strategis yang disampaikan, karena ada beberapa perbaikan dan perubahan berdasarkan catatan pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun pemilu sebelumnya," kata Ketua KPU Arief Budiman di Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Arief mengatakan rancangan PKPU itu sudah dilakukan uji publik. KPU juga telah menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pemangku kepentingan dan membahas PKPU ini.


"Rancangan PKPU ini telah dilakukan uji publik dan juga telah dilakukan FGD dengan para pemangku kepentingan pada tanggal 25 November yang lalu," ujar Arief.

Sementara itu, komisioner KPU Viryan Aziz menjelaskan 11 isu strategis dalam perubahan PKPU terbagi dalam tiga isu substantif. Isu pertama adalah perlindungan hak pilih warga negara.

"Ada 11 item besar yang sebenarnya secara substansi, berkelompok kepada tiga hal. Pertama terkait dengan perlindungan hak pilih warga negara. Ini substansinya adalah KPU ingin lebih menjamin beberapa hal yang kemarin terlewati pada saat pilkada serentak sebelumnya, sekarang kami pastikan dapat lebih baik lagi," jelas Viryan.


Isu kedua, kata Viryan, terkait penguatan data dan penyusunan daftar pemilih. Viryan mencontohkan nantinya diusulkan dari satu keluarga tidak akan memilih di TPS yang berbeda.

"Kedua, terkait dengan penguatan hulu data dan proses kegiatan penyusunan daftar pemilihan. Penguatan hulu data ini kami buat menjadi lebih detail, dan bertujuan membuat pemilih menjadi lebih nyaman," ucap Viryan.


Tonton juga Mantan Komisioner KPU Beberkan Masalah Jika Pilkada via DPRD :


Selanjutnya
Halaman
1 2