.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti pengelolaan air bersih di Indonesia. Ma'ruf Amin menilai persoalan penentuan tarif jadi sebab terhambatnya PDAM melakukan perluasan pelayanan.
"Persoalan penentuan tarif berbagai proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM yang dilayani oleh PDAM di berbagai daerah menjadi salah satu sebab terkendalanya PDAM untuk melakukan perluasan. Tarif PDAM per meter kubik di berbagai daerah sering kali tidak ditentukan berdasarkan kriteria ekonomis, tetapi populis, dan kadang kala politis," kata Ma'ruf Amin, Senin (2/12/2019).
Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin dalam Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KASN) di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Ma'ruf lebih lanjut menjelaskan karena tidak berkembangnya PDAM menyebabkan masyarakat kesulitan mendapat air bersih.
"Tanpa disadari hal ini membebani masyarakat yang harus membeli AMDK (air minum dalam kemasan) sebagai sumber air minum," jelas Ma'ruf.
Ma'ruf berharap pengelolaan SPAM dapat menyediakan air minum aman dan terjangkau bagi masyarakat. Dia menyebut hal itu bisa dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
"Saya meyakini, melalui pengaturan dan pengelolaan yang baik, penyediaan air minum aman melalui SPAM untuk masyarakat dengan skema kerja sama investasi pemerintah dengan pihak lain secara keekonomian dapat dilakukan. Hal ini dapat menjadi solusi perluasan cakupan layanan air minum yang aman bagi masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Ma'ruf Amin menyoroti mutu air sungai. Dia meminta ada kerja serius dalam menangani hal itu.
"Berdasarkan status mutu air sungai di Indonesia yang tersebar di tiap-tiap provinsi, 58 persen kondisi air sungai di Indonesia masuk dalam kategori tercemar sedang dan berat. Ini membutuhkan kesungguhan kita bersama untuk menanganinya," paparnya.
Simak Video "Bengawan Solo Tercemar, 12 Ribu Pelanggan PDAM di Blora Terdampak"
Simak Video "Bengawan Solo Tercemar, 12 Ribu Pelanggan PDAM di Blora Terdampak"
Halaman 2 dari 2
