Rapat DPR, Andre Rosiade Minta Keterkaitan Luhut dan Konflik BUMN Diselidiki

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Senin, 02 Des 2019 14:41 WIB
Foto: Rapat Komisi VI DPR dengan Erick Thohir. (Nur Azizah).
Foto: Rapat Komisi VI DPR dengan Erick Thohir. (Nur Azizah).

Andre berharap Erick melakukan investigasi terhadap Luhut. Andre khawatir nama Luhut hanya diseret oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Harapan saya Bapak menginvestigasi. Saya tidak percaya soal isu itu, tapi ini perlu Bapak investigasi, supaya apa? Supaya tidak timbul fitnah. Takutnya nama Pak Luhut dijual-jual oleh pihak orang," ujar Andre.

Andre juga menyinggung soal kasus Sarinah dan Sari Pan Pasific. Menurutnya, ia pun mendengar rumor soal keterlibatan Luhut dalam kasus itu.

"Ini menteri baru, semangat baru, Bapak Ketua TKN (tim kampanye nasional atau timses pemenangan Jokowi), dekat dengan Presiden Jokowi, tentu bisa bisik-bisik dengan Presiden. Isunya, dan saya rasa juga tidak benar, dan saya juga tidak percaya, nama yang tadi saya sebutkan katanya juga di belakang kasus ini. Nama yang sama yang tadi saya sebutkan ada di belakang kasus ini. Butuh investigasi," ungkap Andre.

Kasus yang disebut Andre bermula saat terjadi kesepakatan antara KCN dengan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) pada 2004 silam. KBN merupakan BUMN yang diberikan hak pengelolaan Pelabuhan Marunda.


Dalam kesepakatan itu, PT KCN diberikan hak untuk mengelola Pelabuhan Marunda dari Cakung Draine hingga Sungai Kali Blencong sepanjang 1.700 meter. Adapun sebagai regulator adalah Kemenhub. Dari kerjasama itu dibuat perusahaan pelaksana yaitu PT Karya Teknik Utama (KTU).

Dalam perjalanannya, terjadi sengketa pengelolaan terkait kepemilikan saham pengelolaan pelabuhan itu. KBN tidak terima dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). KBN menggugat KCN, Kemenhub dan PT Karya Teknik Utama (KTU).

Perkara tersebut sampai di tingkat kasasi. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT KCN di sengketa Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. PT KCN lolos dari denda ganti rugi Rp 733 miliar terhadap PT KBN karena sengketa itu harusnya diselesaikan di PTUN.
Halaman

(azr/elz)