Sudah Ketinggalan Zaman, UU Narkotika Didesak Direvisi

Rivki - detikNews
Senin, 02 Des 2019 13:52 WIB
Foto: Erwin Fandra
Jakarta - Praktisi hukum Erwin Fandra Manullang prihatin dengan maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut Erwin, hal ini terjadi karena belum direvisinya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Ya, sangat disesalkan selama kurang lebih (10) sepuluh tahun disahkan, belum ada kepastian hukum atas revisi UU Narkoba oleh DPR RI. Padahal selama 10 tahun ini, berbagai dinamika dalam kehidupan sosial masyarakat sudah terjadi," kata Erwin kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

Dia menjelaskan, dari aspek sosiologis revisi terhadap UU Narkotika berdampak luas secara positif terhadap masyarakat. Sebab menurutnya, substansi permasalahan narkotika menyangkut kepentingan Negara Indonesia.

"Karena permasalahan narkotika merupakan permasalahan kita bersama. Yang harus diselesaikan semua komponen masyarakat, pemerintah serta aparatur penegak hukum lainnya. Tujuannya adalah demi kebaikan generasi masa depan bangsa ke depannya," kata dia.

Menurutnya menuntaskan permasalahan narkoba memang bukanlah hal yang mudah. Dalam hal itu, kata dia, patut diapresiasi semua komponen masyarakat yang aktif mendedikasikan untuk berjuang melawan narkotika. Walau entah sampai kapan kita merdeka dari penjajahan narkotika.

"Ironisnya jangan juga ada isu-isu konyol dan agenda kerja yang tidak ada relevansi nya terhadap solusi pemberantasan dan pencegahan narkotika di saat banyak pihak yang sedang serius menangani permasalahan narkoba. Ini permasalahan serius yang harus ditanggulangi bersama," ujar Erwin

Ia pun berharap kepada semua komponen bangsa untuk bersama sama mengawal revisi UU Narkotika. Selain itu Erwin juga mendorong Nota Kesepahaman BNN dan TNI terkait P4GN dan Prekursor Narkotika serta Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika yang akan habis pada tahun 2020 nanti agar diperpanjang kembali.

"BNN dan TNI harus tetap solid mendukung Nota Kesepahaman itu. Di mana telah tertuang dalam surat Nomor : NK/29/V/2015/BNN," jelasnya.

Ia juga mengapresiasi dimana ada salah satu komponen masyarakat yang bekerja sama dengan TNI dimana out put nya sangat bagus.

"Bahkan 5 orang peserta rawat inap nya disekolahkan S1 gratis dan yang belum lulus SMA membuat Program Paket A, B dan C secara gratis".

Lebih lanjut dikatakan, karena yang nama nya perang dengan narkotika harus juga ikut melibatkan TNI. Misalnya ketika zaman Kepal BNN Budi Waseso, banyak anggota TNI dilibatkan.

"Narkotika adalah pekerjaan rumah (PR) bagi kita semua. Untuk itu saya menyerukan agar kita bersatu perang melawan narkotika," tandasnya.

Simak Video "Jokowi-Yasonna Bahas Revisi UU Narkotika"

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/asp)