"Sedang diupayakan semaksimal mungkin kan, tadi GNPF dan ketua, sekjen ada di sana. Kalau tak ada halangan dan komunikasi semua akan lancar," ujar Slamet di Kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita dari PA 212 prinsipnya pulangkan dulu HRS, baru kita mau komunikasi dengan pemerintah. Selagi beliau masih disandera, diasingkan politiknya di negara orang, kami tidak akan buka komunikasi dengan pemerintah. Pulangkan beliau baru kita komunikasi," kata dia.
Slamet juga menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang meminta pihaknya melapor secara resmi kepada pemerintah terkait pencekalan Habib Rizieq. Slamet menegaskan bahwa surat cekal yang dimiliki Habib Rizieq sudah sangat jelas.
"Saya pikir Pak Mahfud perlu pelajari betul apa yang terjadi prosesnya. Beliau kan bisa cek ke Saudi Arabia apa yang terjadi. Jadi tidak perlu apa yang beliau sampikan kita bentuk tim laporan, sudah jelas kok. Mana surat cekalnya? Sudah kita tunjukan. Tinggal cek aja ke Saudi saja," pungkasnya.
Usai Unjuk Rasa,FMI Gelar Audiensi BarengKemenkoPolhukam
Simak Video "Usai Unjuk Rasa, FMI Gelar Audiensi Bareng Kemenko Polhukam"
(zap/imk)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini