Disinggung Gerindra, Ditjen PAS Jelaskan soal Cuti Bersyarat Ahmad Dhani

Haris Fadhil - detikNews
Jumat, 29 Nov 2019 18:27 WIB
Ahmad Dhani (Foto: Antara Foto/Didik Suhartono)
Ahmad Dhani (Foto: Antara Foto/Didik Suhartono)
Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman, menyinggung soal aturan cuti bersyarat dan mengaitkannya dengan Ahmad Dhani ketika raker bersama Menkum HAM Yasonna Laoly. Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM memberi penjelasan soal cuti bersyarat bagi Dhani.

Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkum HAM Ade Kusmanto mengatakan pihak Dhani sejauh ini baru menanyakan soal syarat pengajuan cuti bersyarat. Namun, belum pernah ada pengajuan secara resmi.

"Menurut keterangan pihak Rutan Cipinang, kuasa hukumnya pernah menanyakan proses pengajuan cuti bersyarat. Belum pada tahap pengajuan karena memahami masih ada perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap," kata Ade kepada wartawan, Jumat (29/11/2019).



Dia mengatakan saat ini Dhani masih memiliki perkara lain yang sedang dalam proses pengadilan tingkat banding di Surabaya. Perkara yang dimaksud, kata Ade, adalah kasus dugaan pencemaran nama baik.

"Mengingat masih ada perkara lain dan saat ini sedang dalam tahap proses pengadilan tingkat banding di PT Surabaya, terkait perkara tindak pidana, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik," ucap Ade.

Pihak Rutan Cipinang, kata Ade, terus berkoordinasi dengan pihak Kejari Surabaya dan Rutan Klas 1 Surabaya untuk segera mengirim ekstrak vonis dan eksekusinya. Ade mengatakan pihak Ahmad Dhani belum dapat mengusulkan cuti bersyarat.

"Pihak Dhani Ahmad Prasetyo belum dapat diusulkan cuti bersyarat, mengingat masih ada perkara lain yang belum berkekuatan hukum tetap," ujarnya.

Sebelumnya, Habiburokhman menyinggung soal Dhani yang tidak bisa mendapatkan cuti bersyarat dari Kemenkum HAM. Habiburokhman menilai Dhani tak mendapat cuti bersyarat karena ada peraturan yang tidak jelas.

"Kami mendukung langkah yang dilakukan Saudara Menteri terkait overcapacity di lembaga pemasyarakatan. Karena kursi Menkum HAM, kursi Dirjen Pemasyarakatan, menurut saya, itu kursi panas. Sudah baik pun Bapak-bapak buat, Ibu buat, tentu masih banyak kritikan karena memang begitu kompleks persoalan overcapacity tersebut," kata Habiburokhman dalam raker di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).


Tonton juga Soal Cuitan LGBT Jadi CPNS, Ini Kata Gerindra :



Selanjutnya
Halaman
1 2