detikNews
2019/11/29 08:02:18 WIB

DPR Minta Jokowi Jelaskan Grand Design Jika Eselon III-IV Diganti Robot

Ibnu Hariyanto - detikNews
Halaman 1 dari 2
DPR Minta Jokowi Jelaskan Grand Design Jika Eselon III-IV Diganti Robot Presiden Joko Widodo (Foto: Andhika Prasetya/detikcom)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengganti pegawai negeri sipil (PNS) eselon III dan IV dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan sebagai upaya reformasi birokrasi. Komisi II DPR RI meminta Jokowi menjelaskan dahulu grand design dari rencana itu.

"Yang pertama tentu Pak Jokowi harus jelaskan grand design lebih dahulu. Sudah ada kok seperti apa sih kita harus melihat birokrasi kita ini. Reformasi birokrasi ini bermakna miskin struktur kaya fungsi," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Kamis (28/11/2019).



Ia mengatakan reformasi birokrasi bukan hanya sekadar memangkas pejabat. Menurutnya, reformasi birokrasi itu lebih pada penataan ulang secara keseluruhan namun tidak mengurangi tanggung jawab.

"Nah di Indonesia ini paradigmanya semua diperbanyak jabatan struktural karena jabatan struktural itu privilege fasilitas semua banyak. Jadi reformasi birokrasi bukan hanya urusan pemangkasan tapi penataan ulang keseluruhan, artificial intelligence digunakan tapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab," ucapnya.

Mardani tak mempermasalahkan bila nantinya artificial intelligence akan menganti pejabat eselon III-IV. Namun, Ia meminta pemerintah menjelaskan dahulu grand design rencana penggunaan artificial intelligence dalam upaya reformasi birokrasi itu. Sebab, menurutnya tidak semua posisi pejabat eselon III-IV bisa diganti dengan robot.

"Boleh saja tapi dia tidak bisa menggantikan peran kepemimpinan harus tetap ada. Contoh kalau di kabupaten atau kota eselon III-IV dipangkas, sekda itu eselon II kalau di kota, kalau eselon III-IV dipangkas, ya sekda gimana ngurusin bawahannya? Maka kalau dipahami grand designnya nanti kelihatan yang bisa dipangkas yang mana, yang tidak yang mana. Karena memang pelayanan dan tanggung jawab publik yang nggak bisa. Contoh guru diganti, ya nggak bisa tapi kalau daftar di rumah sakit nggak perlu, cukup disediakan alat seperti ATM mau ke mana, kalau perlu bisa dari rumah," tuturnya.



Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com