KPK Tegaskan Penerbitan SP3 Hanya untuk Tersangka Meninggal

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 28 Nov 2019 21:20 WIB
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK menegaskan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) itu hanya untuk tersangka yang telah meninggal. KPK mengingatkan agar publik tidak keliru mengartikan penerbitan SP3 yang sebelumnya disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR.

"Poinnya ada dua hal, pertama jangan sampai ada kekeliruan pemahaman seolah-olah penanganan perkara adalah 2 tahun. Karena kalau ada pihak-pihak yang ingin batas waktu penanganan perkara itu 2 tahun, maka itu sama saja ingin KPK agar tidak bisa menangani kasus-kasus besar dengan kerugian ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).


Febri meminta publik tak salah menilai semata-mata SP3 dikeluarkan untuk tersangka yang sudah lama perkaranya ditangani. Sebab, menurut Febri proses penyidikan perkara memang membutuhkan waktu lama karena berbagai kendala salah satunya menghitung kerugian negara.

"Saya ingin tahu contoh kasus pencucian uang dengan tersangka TCW (Tubagus Chaeri Wardhana alias Wawan) itu butuh waktu sekitar 4 sampai 5 tahun, kami melakukan penyitaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang itu sekitar Rp 500 miliar, kalau dibatasi waktu punya 2 tahun maka kasus itu tidak akan pernah terbongkar sampai dengan Rp 500 miliar itu," jelasnya.


Febri menyebutkan, jika kerja KPK dibatasi, itu dapat menghambat proses kerja KPK. Sebab, lanjut Febri, perkara korupsi merupakan kasus yang kompleks.

"Kalau dibatasi waktunya hanya 2 tahun, maka akan sulit bisa membongkar secara keseluruhan apalagi karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa, dan punya kompleksitas yang bersifat transnasional," katanya.

Selanjutnya
Halaman
1 2