2019/11/28 15:13:45 WIB
LIPI Usul Forum Lintas Etnis Cegah Potensi Konflik di Pemindahan Ibu Kota
Halaman 1 dari 3
Seminar nasional LIPI yang bertajuk 'Rencana pemindahan Ibukota Negara dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Penduduk' di Widya Graha LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019). (Foto: Rahel/detikcom)
Jakarta -
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Herry Yogaswara, mengungkapkan adanya potensi konflik etnis dan agama dalam proses pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Herry mengusulkan forum lintas etnis untuk mencegah konflik tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Herry dalam seminar nasional LIPI yang bertajuk 'Rencana pemindahan Ibukota Negara dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Penduduk' di Widya Graha LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019). Hadir juga Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B. Harmadi, Sekretaris Umum IPADI Turro S. Wongkaren.
Herry memulai paparannya dengan mencuplik sejumlah informasi di media mengenai adanya kelompok masyarakat adat yang mengajukan gugatan. Gugatan itu dikaitkan dengan kondisi sosial ibu kota baru.
"Ada kelompok masyarakat adat yang mulai kemudian menggugat, kalau ada ibu kota negara jadi ada beberapa syarat dari adat, yang menarik adalah masyarakat adat ingin diakui dari peraturan. Ada Kesultanan Kutai protes karena tanah lahan diklaim negara. Di Penajam Paser Utara ada situasi yang digambarkan sebagai kasus kriminal biasa, kemudian meledak jadi kekerasan seharusnya kekerasan antar masyarakat tapi yang menarik kemudian media mengasosiasikannya menjadi pertarungan antar etnis atau antar suku," ujar Herry.
Herry ingin mencoba melihat pemindahan ibu kota baru dari perspektif yang lebih luas. Dia ingin melihat hubungan masyarakat di ibu kota baru berdasarkan agama dan etnis.
"Saya akan mencoba helikopter view dulu karena itu saya dulu dari awal minta jadi pembicara ketiga. Saya akan mencoba masuk kepada hal-hal yang belum terlalu banyak dibahas. Salah satunya adalah saya coba makai statistik modal sosial tahun 2012. Ada satu hal yang ingin saya lihat tentang relasi antar masyarakat berdasarkan agama dan etnis," ujar dia.
Pernyataan itu disampaikan Herry dalam seminar nasional LIPI yang bertajuk 'Rencana pemindahan Ibukota Negara dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Sosial Penduduk' di Widya Graha LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019). Hadir juga Kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Herry Yogaswara, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Sonny Harry B. Harmadi, Sekretaris Umum IPADI Turro S. Wongkaren.
"Ada kelompok masyarakat adat yang mulai kemudian menggugat, kalau ada ibu kota negara jadi ada beberapa syarat dari adat, yang menarik adalah masyarakat adat ingin diakui dari peraturan. Ada Kesultanan Kutai protes karena tanah lahan diklaim negara. Di Penajam Paser Utara ada situasi yang digambarkan sebagai kasus kriminal biasa, kemudian meledak jadi kekerasan seharusnya kekerasan antar masyarakat tapi yang menarik kemudian media mengasosiasikannya menjadi pertarungan antar etnis atau antar suku," ujar Herry.
Herry ingin mencoba melihat pemindahan ibu kota baru dari perspektif yang lebih luas. Dia ingin melihat hubungan masyarakat di ibu kota baru berdasarkan agama dan etnis.
"Saya akan mencoba helikopter view dulu karena itu saya dulu dari awal minta jadi pembicara ketiga. Saya akan mencoba masuk kepada hal-hal yang belum terlalu banyak dibahas. Salah satunya adalah saya coba makai statistik modal sosial tahun 2012. Ada satu hal yang ingin saya lihat tentang relasi antar masyarakat berdasarkan agama dan etnis," ujar dia.
