Kemenag soal FPI: Jika Langgar Hukum, Rekomendasi Bisa Dicabut

Nur Kholis menegaskan Kemenag hanya berperan mengeluarkan rekomendasi. Menurut dia, penerbitan SKT FPI merupakan kewenangan Kemendagri.

"Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri," tegasnya.

Terlepas dari itu, Nur Kholis mengatakan setiap ormas yang menyatakan setia terhadap Pancasila dan NKRI harus dirangkul untuk bersama-sama memajukan bangsa. Selain itu, Kemenag juga mendorong upaya moderasi beragama di Indonesia.

"Kementerian Agama ke depan akan fokus pada upaya moderasi beragama. Semua ormas akan diajak, tidak terkecuali FPI jika sudah mendapat izin dari Kemendagri, agar bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuh dia.
(knv/imk)